Pilarpertanian - Pemerintah Kota Jakarta Selatan (Pemkot Jaksel) di DKI Jakarta dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purwakarta di Jawa Barat memastikan kekurangan tenaga penyuluh pertanian.

Kendala kedua pemerintah daerah (Pemda) lantaran sejumlah aparatur sipil negara (ASN) penyuluh di Pemkot Jaksel memasuki masa pensiun. Sementara Pemkab Purwakarta terhadang tiadanya payung hukum pengangkatan tenaga penyuluh.

Dampaknya? Petani jadi miskin inovasi, karena yang bertugas menumbuhkan kesadaran tidak ada. Inovasi teknologi pertanian terkini pun tak tersampaikan seperti yang diharapkan.

Dedi Nursyamsi selaku Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian – Kementerian Pertanian (BPPSDMP) kerapkali mengingatkan bahwa sektor pertanian membutuhkan sosok penyuluh yang pintar, gesit dan cerdas karena problem pertanian makin kompleks.

“Penyuluh itu otaknya petani. Kalau petani pintar berarti penyuluhnya pintar. Kalau petani pintar, berarti dia mampu meningkatkan produktivitasnya. Keberhasilan pertanian adalah meningkatkan produktivitas, yang bisa tercapai kalau penyuluhnya pintar,” kata Dedi Nursyamsi tiap kali jumpa petani dan penyuluh via virtual meeting di Agriculture War Room (AWR) maupun kunjungan kerja.

Hal itu sejalan instruksi dan arahan Menteri Pertanian RI Syahrul Yasin Limpo bahwa dinamika lapangan mengacu potensi daerah bertumpu pada penyuluh di tingkat kecamatan melalui Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) sebagai locust pembangunan pertanian.

“Penyuluh pertanian adalah inti dari agent of change pembangunan pertanian. Didukung sarana dan prasarana plus teknologi informasi untuk mendukung kinerja BPP selaku KostraTani,” kata Mentan Syahrul.

Koordinator Badan Penyuluh Pertanian (BPP) Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Pemkot Jaksel, Oerip Syariffudin mengatakan saat ini sejumlah ASN penyuluh memasuki masa pensiun.

“Saat ini jumlah ASN penyuluh di wilayah Jakarta Selatan ada 10 orang. Ada tiga penyuluh THL belum diangkat jadi ASN,” kata Oerip di Jakarta, belum lama ini seperti dilansir Pusat Penyuluhan Pertanian BPPSDMP Kementan (Pusluhtan).

Menurutnya, merujuk ketentuan Kementan, idealnya ada satu penyuluh pertanian untuk satu desa/kelurahan. Jika di Jaksel ada 65 kelurahan, jumlah penyuluh harusnya disesuaikan dengan jumlah desa atau kelurahan.

Oerip menambahkan, jumlah ASN penyuluh yang akan pensiun bertambah dua orang pada 2022, sehingga hanya tersisa enam penyuluh ASN di Jaksel.

“Ketentuan satu penyuluh satu kelurahan sepertinya sulit tercapai. Jumlah yang memasuki masa pensiun dengan penerimaan tenaga penyuluh tidak sesuai,” katanya.

Hal senada dikemukakan Kepala Bidang Sumber Daya Pertanian Dispangtan Purwakarta, Hadiyanto Purnama bahwa jumlah penyuluh ASN maupun tenaga harian lepas (THL) ada 85 orang.

Pemkab Purwakarta, katanya, belum dapat mengangkat lantaran hingga kini belum ada payung hukumnya, dan hanya dapat direkrut oleh pemerintah provinsi (Pemprov) dan Kementan. Rekrutmen penyuluh di Purwakarta terakhir kali dibuka pada 2017.

Jumlah penyuluh di Purwakarta terdiri atas 24 THL diangkat oleh Pemprov Jabar, 28 THL diangkat oleh Kementan dan 33 ASN yang menjadi penyuluh. Sementara, 5 penyuluh ASN tahun ini dipastikan akan pensiun dan seorang lagi pada 2021.

Guna mengatasi hal itu, Hadiyanto Purnama mengatakan bahwa Pemkot Jaksel akan mendorong petani binaan untuk menjadi penyuluh swadaya, dengan tugas pokok membantu tugas penyuluh Pemkot Jaksel.

Menurutnya, peran penyuluh sangat vital khususnya di tengah pandemi Covid-19, masyarakat mulai mengisi waktu luang untuk bercocok tanam mengembangkan pertanian di perkotaan atau urban farming. (LA)