Pilarpertanian - Pilar – Kamis, 26 April 2018, di Desa Bulakan, Kabupaten Lebak, Banten, dilaksanakan “Gerakan Tanam Perdana Pilot Project Pengembangan Kawasan Jagung Berbasis Korporasi Petani”. Acara ini dihadiri oleh Kepala Dinas Pertanian Provinsi Banten Ir. H. Agus M. Tauchid S, M.Si, Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kab. Lebak H. Dede Supriatna, Administratur Perum Perhutani Ir. Henry Gunawan, M.Si, Sekretaris Ditjen Tanaman Pangan yang diwakili oleh Kepala Bagian Perencanaan Ugi Sugiharto, Kepala Biro Perencanaan yang diwakili oleh Kepala Bagian Perencanaan Wilayah Ir. Dewa Ngakan Cakrabawa, MM, Perwakilan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta perwakilan PT. Charoen Phokpand sebagai calon off taker jagung.
Baca Selengkapnya di Pilarpertanian.com
Pilot project ini merupakan tindak lanjut dari Permentan No. 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani. Permentan ini mengamanatkan agar percepatan pengembangan kawasan dilakukan melalui kegiatan percontohan.
Baca Selengkapnya di Pilarpertanian.com
Dalam sambutannya, Kepala Bagian Perencanaan Wilayah menyampaikan bahwa kunci sukses kegiatan percontohan adalah kuatnya kelembagaan ekonomi petani untuk mengelola bisnis usahatani secara berkelanjutan dan untuk meningkatkan kualitas produksi. Untuk itu, pemerintah melakukan pembinaan dan pendampingan petani guna meningkatkan kualitas produksi, pembinaan dalam pengelolaan kelembagaan ekonomi petani, fasilitasi alat dan mesin pra panen, pasca panen dan pengolahan, serta pembukaan akses terhadap modal dan pemasaran.
Baca Selengkapnya di Pilarpertanian.com
Pada kesempatan ini, dilakukan pula penandatanganan MoU antara Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) dengan Perum Perhutani dalam rangka pemanfaatan lahan hutan untuk budidaya jagung, serta antara LMDH dengan PT. Charoen Phokpand untuk komitmen pembelian jagung sesuai standar mutu.
Baca Selengkapnya di Pilarpertanian.com
Kegiatan pilot project jagung di Kabupaten Lebak dilakukan secara tumpang sari di lahan Perum Perhutani seluas 1.000 Ha dan pendampingan akan dilakukan selama dua tahun mulai 2018-2019.(RS)