Pilarpertanian - Guna mengantisipasi penyebaran Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang saat ini sedang mewabah, Kementerian Pertanian (Kementan) mengajak camat seluruh Indonesia berpartisipasi dalam penanggulangan penyebaran wabah PMK.

Menteri Pertanian (Mentan), Syahrul Yasin Limpo (SYL) mengatakan Indonesia terbebas dari wabah PMK selama 32 tahun, sebelum PMK kembali mewabah tahun ini. Untuk itu, Mentan SYL mengajak semua pihak turun langsung dan terlibat aktif menekan jumlah penularan kasus.

“Kita semua harus hadir di tengah tantangan ini. Dalam menghadapi wabah PMK tidak bisa satu sektor atau Kementerian saja yang bergerak. Kita harus bersama-sama dan terintegrasi satu dengan lainnya,“ ungkap Mentan SYL saat menghadiri Sosialisasi Penanganan PMK kepada camat Seluruh Indonesia secara virtual, Jumat (8/7/2022).

Menurut Mentan SYL, dalam menangani wabah PMK, peranan camat sebagai garda terdepan sangat penting. Camat paling mengetahui wilayah, kebutuhan dan harapan rakyat di wilayahnya. Untuk itu, Mentan berharap camat dapat memahami dengan baik bagaimana cara menanggulangi PMK sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

“Dalam setiap tindakan saya terus menghadirkan camat, jika camat sudah bergerak maka akan berjalan lebih baik. Saya meminta tolong camat dapat menggerakkan kepala desa dan aparat di wilayahnya masing-masing melakukan pengecekan hewan ternak,“ ungkapnya.

Mentan SYL kembali menyebutkan jika PMK bukan kasus yang ringan, tapi juga tidak boleh panik. Kita sudah memiliki pengalaman mengendalikan Covid-19, tentu akan semakin tajam dalam mengendalikan wabah PMK.

“Wabah PMK tidak berbahaya untuk manusia. Selain tidak bisa menular ke manusia, dagingnya juga masih aman untuk dikonsumsi,“ ungkap Mentan SYL.

Mentan menambahkan, Kementerian Pertanian memastikan penanganan PMK terus dilakukan secara maksimal.

“Di antaranya dengan mendistribusikan obat, penyuntikan vitamin, pemberian antibiotik dan penguatan imun. Di sisi lain, kita juga terus bekerja melakukan riset dan uji laboratorium untuk menemukan vaksin dalam negeri,” terang Mentan SYL.

Mentan juga mengatakan upaya keras dalam penanganan PMK melalui pemberian obat dan vitamin kepada hewan yang terpapar PMK menunjukkan hasil yang positif, dengan banyaknya hewan yang terpapar PMK sudah mulai membaik.

Upaya lainnya adalah dengan melakukan disinfektan di kandang dan area pemeliharaan.

Sementara itu Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP), Dedi Nursyamsi, mengatakan Kementan di bawah komando Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bekerja sama dengan BNPB, Kementerian Dalam Negeri dan lainnya saat ini sedang bahu membahu dan bersinergi menangani PMK, terutama di 21 Provinsi yang sudah terpapar.

Kementan bersama gugus tugas PMK baik pusat maupun daerah sudah memetakan daerah yang terpapar atau daerah merah dan dan daerah yang belum terpapar atau daerah hijau. Peta tersebut harus menjadi acuan dan referensi terutama dalam hal lalu lintas lintas ternak terutama hewan ternak berkuku belah yang sangat sensitif terhadap PMK.

“Pak camat di manapun bapak-bapak berada tolong perhatikan hewan ternak seperti sapi kerbau, domba, kambing, babi dan lain sebagainya yang berada di daerah merah harus stay at kandang atau tidak boleh bergerak kemana-mana. Hanya hewan ternak yang berasal dari daerah hijau saja yang boleh bergerak, “ ujar Dedi.

Dedi mengatakan, dalam penanganan PMK perlu juga dilakukan sosialisasi dan advokasi kepada masyarakat agar tidak panik dengan informasi yang simpang siur.

Dedi menyebutkan, saat ini Pemerintah juga tengah giat melakukan program vaksinasi massal di seluruh Indonesia. Hal ini dilakukan mengingat hari Raya Idul Adha semakin dekat, sehingga lalu lintas hewan ternak dipastikan relatif tinggi karena kebutuhan hewan ternak untuk kurban meningkat.

“Oleh karena itu, kewaspadaan dan kedisiplinan kita semua memegang peranan penting dalam pencegahan penularan PMK ke tempat yang masih sehat,“ ungkap Dedi.

Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan, Kementerian Dalam Negeri, Safrizal mengatakan penanganan wabah PMK membutuhkan partisipasi semua pihak karena jika terus berlanjut dapat mengguncangkan ekonomi nasional.

“Ini menjadi concern kita semua agar wabah PMK bisa segera kita tangani secepatnya. Untuk itu, dibutuhkan kerja sama antara pemerintah baik Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa bahkan sampai satuan pengelolaan peternakan,“ ungkapnya.

Menurutnya, penanganan wabah PMK harus dilakukan seperti penanganan Covid-19 yaitu dengan menggunakan strategi total football, kolaborasi ketat dan kerja sama yang kuat antar multi stakeholder yang ada di Indonesia.

“Hari ini dari aspek kewilayahan, kita memiliki 37 Provinsi, 416 Kabupaten, 98 Kota, 7.266 Kecamatan, 8.506 Keluarahan dan 74.961 Desa harus bergerak bersama-sama mengatasi wabah PMK melalui kerja sama yang baik, penyediaan informasi yang cukup serta instruksi yang jelas, “ papar Safrizal.(BB)