Pilarpertanian - Pilar Pertanian – Presiden Joko Widodo mengatakan pembangunan sektor pertanian  merupakan pintu masuk untuk mengatasi masalah kemiskinan yang sudah menjadi problem Indonesia bertahun-tahun. 

“Sektor pertanian diharapkan juga mampu menekan ketimpangan wilayah maupun kesenjangan antara yang kaya dan miskin”,  kata Presiden Jokowi   ketika membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Pembangunan Pertanian 2017 di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (5/1/2017).

Presiden menyampaikan apresiasi terhadap kinerja Kementerian Pertanian.  Selama dua tahun kabinet kerja Presiden Jokowi mampu menorehkan prestasi dalam meningkatkan produksi, menekan bahkan menghentikan impor pangan. Oleh sebab itu, Presiden, yakin bahwa pembangunan sektor pertanian akan mampu mengurangi kemiskinan di Indonesia, terutama di perdesaan.  

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis 3 Januari 2017, jumlah penduduk miskin  di Indonesia memang menurun, tapi jumlahnya masih tinggi. Pada bulan September 2016, jumlah penduduk miskin sebanyak 27,76 juta orang (10,70 persen), berkurang sebesar 0,25 juta orang dibandingkan dengan kondisi Maret 2016 yang sebesar 28,01 juta orang (10,86 persen).

Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada Maret 2016 sebesar 7,79 persen, turun menjadi 7,73 persen pada September 2016. Demikian pula persentase penduduk miskin di daerah perdesaan turun dari 14,11 persen pada Maret 2016 menjadi 13,96 persen pada September 2016.

Meski selama periode Maret 2016–September 2016 persentase kemiskinan menurun, namun jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan naik sebanyak 0,15 juta orang (dari 10,34 juta orang pada Maret 2016 menjadi 10,49 juta orang pada September 2016), sementara di daerah perdesaan turun sebanyak 0,39 juta orang (dari 17,67 juta orang pada Maret 2016 menjadi 17,28 juta orang pada September 2016).

Pemerintah melalui Kementerian Sosial  telah memiliki berbagai  program untuk menangani masalah kemiskinan, di antaranya Program Subsidi Beras Sejahtera (Rastra), Program Indonesia Pintar, Program Keluarga Harapan, BPJS Kesehatan, Kelompok Usaha Bersama, dan Rumah Swadaya. Akan tetapi, masih banyak rumah tangga yang belum mampu keluar dari kemiskinan. 

KELAPA, KOMODITAS PENGGERAK EKONOMI RAKYAT

Selain komoditas pangan padi dan jagung, salah satu komoditas perkebunan yang mampu menggerakkan ekonomi rakyat di perdesaan adalah tanaman kelapa. Tanaman yang dijuluki dengan tanaman serba guna ini, setiap bagian tanaman, bisa  diproses dan diolah  menghasilkan produk turunan kelapa yang benilai ekonomi. 

Hasil utama dari kelapa adalah kopra, sebagai baku minyak goreng. Tapi sejak perkembang pesatnya  tanaman kelapa sawit, mulai awal tahun 1980an,  tanaman kelapa rakyat semakin tersisihkan. Luas areal kelapa semakin menurun dan sebagian besar sudah tua dan rusak.

Rumah-rumah  tangga petani-pekebun di perdesaan, yang  biasa mengolah kelapa menjadi kopra,  minyak goreng dan arang tempurung, sekarang semakin jarang ditemui. Artinya, salah satu sumber pendapat mereka semakin hilang. Ironisnya lagi, ibu-ibu  rumah tangga di perdesaan semakin tergantung kepada minyak goreng pabrik yang terbuat dari minyak kelapa sawit. Hal ini menambah ironis, karena kebun kelapa sawit dan pabrik monyek goreng dari sawit sebagian besar adalah milik pengusaha besar. 

Oleh sebab itu, pengembangan tanaman kelapa merupakan komoditas yang mampu menggerakan dan menghidupkan kembali  ekonomi rakyat terutama di pelosok-pelosok desa dan pesisir pantai, yang merupakan kantong-kantong kemiskinan di Indonesia (RS)