Pilarpertanian - Kegiatan Penerapan Penanganan Dampak Perubahan Iklim (PPDPI) merupakan kegiatan pemberdayaan petani dalam menerapkan upaya penanganan DPI (banjir/kekeringan) di lahan usaha taninya melalui teknologi adaptasi yang spesifik lokasi. Tujuan kegiatan PPDPI adalah untuk menumbuhkan kemampuan dan kemandirian petani di daerah rawan terkena DPI serta mengurangi resiko kerusakan tanaman dan kehilangan hasil akibat DPI (banjir/kekeringan)

Tahun 2023, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian melalui Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan telah mengalokasikan kegiatan PPDPI sebanyak 5 unit yang dialokasikan pada satker dinas pertanian provinsi dana dekonsentrasi. Sulawesi Selatan merupakan salah satu provinsi yang mendapat kegiatan PPDPI yang dialokasikan pada daerah yang rawan terdampak kekeringan yaitu di wilayah IP3OPT Pinrang pada kelompok Tani Alakkang, Kelurahan Arawa, Kecamatan Watangpulu, Kab. Sidrap seluas 10 ha.

Pada saat kunjungan ke lokasi diadakan pertemuan kelompok/sosialisasi terkait rencana pelaksanaan kegiatan PPDPI yang dihadiri oleh perwakilan dari Ditlin TP, UPTD. BPTPH Sulsel, Kepala IP3OPT Wilayah V Pinrang, Kadis pertanian Kab. Sidrap, Koord POPT Kab. Sidrap, BPP Watangpulu, petugas pendamping PPL/POPT, tokoh masyarakat dari kelurahan Uluale dan Arawa, serta anggota kelompok tani Alakkang. Pada pertemuan sosialisasi dibahas mengenai penelusuran budidaya pertanian di lokasi kegiatan, kondisi iklim di lokasi setempat, dan jenis penanganan kekeringan yang akan diterapkan.

Menurut Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sidrap Ibrahim AS, sawah di kelurahan Uluale dan Arawa merupakan lahan sawah tadah hujan dengan indeks pertanaman padi (IP Padi 200) atau yang diusahakan 2 kali tanam dalam setahun. Pada musim hujan sering kebanjiran dan pada musim kemarau kekurangan air. Kondisi tanah berpasir sementara sungai Alakkaraja yang ada di lokasi tidak mampu mengairi sepanjang tahun terutama pada musim kemarau. “Pembangunan infrastruktur irigasi sangat potensial untuk meningkatkan produktivitas lahan sawah daerah ini,” papar Ibrahim.

Untuk menghadapi musim kemarau tahun 2023 ini, poktan Alakkang Kelurahan Arawa selaku calon penerima bantuan bersama poktan yang ada di Kecamatan Uluale sepakat untuk membuat sumur bor dengan kedalaman 50 meter yang akan dilaksanakan berdasarkan SOP yang telah disusun dan rencananya dilengkapi dengan sarana pendukung lainnya seperti penampungan dan pompa air. Titik sumur akan disesuaikan dengan pemetaan berdasarkan kebutuhan air kelompok tani di wilayah Kelurahan Uluale dan Arawa.

Abriani Fensionita, Koordinator Penanggulangan DPI Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan mengatakan, “Pemilihan teknologi adaptasi terhadap perubahan iklim pada kegiatan PPDPI tahun 2023 ini dilaksanakan berdasarkan kebutuhan spesifik di lokasi masing-masing daerah. “Pada wilayah rawan kekeringan atau tadah hujan diterapkan teknologi sumur suntik/bor sebagai solusi pada saat mengalami kekurangan air,” lanjut Abriani.

Di tempat terpisah, Direktur Jenderal Tanaman Pangan, Suwandi menghimbau agar stakeholder pertanian selalu meningkatkan kewaspadaan terhadap prakiraan iklim ekstrem yang dikeluarkan oleh BMKG, terutama terjadinya El Nino dan potensi kekeringan di sebagian wilayah Indonesia tahun 2023. “Dalam rangka menghadapi El Nino yang menyebabkan dampak kekeringan, Ditjen TP dituntut untuk menyusun strategi antisipasi dan adaptasi untuk mempertahankan produktivitas tanaman pangan,” pungkas Suwandi.

Sementara itu, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menghimbau agar seluruh pemerintah baik yang di pusat maupun di daerah untuk terus dapat mengantisipasi akan adanya goncangan ekonomi akibat cuaca ekstrem yang dapat mengakibatkan krisis pangan.(ND)