Pilarpertanian - Kementerian Pertanian (Kementan) telah secara resmi menutup pendaftaran lelang jabatan Eselon I dan II pada 5 Januari 2024 lalu. Lelang yang juga terbuka bagi aparatur sipil negara (ASN) kementerian/lembaga di luar Kementan tersebut ramai peminat.

Berdasarkan data yang direkap oleh Biro Organisasi dan Kepegawaian, total peserta yang mengikuti lelang adalah 433 orang. Sebanyak 80 orang mendaftar untuk Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Madya atau setara jabatan eselon I dan sebanyak 353 orang untuk JPT Pratama atau setara jabatan eselon II.

”Kementerian Pertanian tentu menyambut positif ternyata banyak pendaftar dari luar instansi Kementan. Tercatat lebih dari 30 persen merupakan pendaftar dari kementerian/lembaga lain, bahkan ada yang berasal dari unsur pemerintah daerah,” sebut Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementan Kuntoro Boga Andri pada keterangan pers, Senin, 8 Januari 2024.

Menurut Kuntoro, sebanyak 30 orang dari kementerian/lembaga lain mendaftar untuk JPT Madya dan 118 orang untuk JPT Pratama.

Setelah pendaftaran resmi ditutup, rencananya Kementan akan secepatnya mengumumkan seleksi administrasi. Kemudian untuk tahap berikutnya, Kementan akan menyelenggarakan asesmen baik bagi para peserta lelang JPT Madya maupun JPT Pratama.

Dalam proses ini, Kuntoro menyebutkan lelang jabatan untuk pejabat eselon I dan II lingkup Kementan ini seperti disampaikan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman adalah untuk mengganti pejabat yang terindikasi tidak bersih, maupun penyegaran terhadap beberapa jabatan di Kementan yang sudah lama tidak berputar ataupun kosong. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman secara tegas memerintahkan proses lelang untuk transparan dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

“Pak Mentan tegas katakan tidak akan ada pihak manapun yang dapat mempengaruhi. Tim Pansel merupakan pihak yang mandiri dan profesional. Dengan independensi Tim Pansel, kami harapkan akan terpilih pejabat-pejabat terbaik untuk menyukseskan cita-cita swasembada pangan,” ungkap Kuntoro.

Pada periode jabatan sebelumnya sebagai Mentan yakni 2014-2019, Amran konsisten dan tegas mencegah praktik KKN di lingkungan Kementan. Ketegasan Amran tersebut membuahkan hasil. Indonesia mampu mencapai tiga kali swasembada pangan strategis pada tahun 2017, 2019 dan 2020.

Sebagai bentuk dari komitmennya mencegah praktik KKN, selama kepemimpinannya periode 2014 – 2019, Amran sudah memproses demosi dan mutasi lebih dari 1.500 pegawai Kementan yang bermasalah dan mempolisikan 700 mafia pangan. Selain itu, dia juga telah mengembangkan sistem pengendalian gratifikasi di lingkungan Kementan, dan menolak semua gratifikasi dalam bentuk apapun.

Atas upaya tersebut, Kementan meraih penghargaan KPK pada peringatan ‘Hari Anti Korupsi Sedunia’ pada Desember 2017 dalam Kategori “Sistem Pengendalian Gratifikasi Terbaik”.(BB)