Pilarpertanian - Anggota IV Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK RI, Haerul Saleh mengapresiasi sikap tegas Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman sebagai pelopor pembangunan pertanian nasional. Haerul berharap, Mentan Amran dapat menciptakan sejarah baru dalam memenuhi kecukupan pangan bangsa.

“Mudah-mudahan di bawah ketegasan Pak Amran, pertanian dapat menciptakan sejarah baru. Karena itu kami menghimbau agar Kementan tidak berusaha menghalangi pemeriksaan dan menutup akses dokumen,” ujar Haerul Saleh, Rabu, 17 Januari 2024.

Dalam catatan BPK, Haerul mengungkapkan bahwa Kementan telah meraih WTP dalam beberapa kali secara berturut-turut, di mana hasilnya rata-rata mampu memuaskan kepercayaan publik. Dia berharap, capaian tersebut dapat dipertahankan bahkan ke depan bisa lebih ditingkatkan.

“Seingat saya opini Kementan sebelumnya WTP. Karena itu semuanya sudah harus sesuai dengan ketentuan,” katanya.

Haerul mengatakan dalam proses pemeriksaan ini nantinya BPK akan melalui prosedur dan ketentuan terutama dalam melahirkan laporan keuangan suatu lembaga atau kementerian. Salah satunya adalah kecukupan pengungkapan yang meliputi verifikasi dan tingkat kepatuhan.

Menurutnya, kecukupan pengungkapan ini nantinya akan melahirkan apakah suatu lembaga patut diberi opini wajar tanpa pengecekan (WTP) atau tidak. Yang pasti, kata Haerul, kegiatan ini akan dilaksanakan pada 15 Januari hingga 31 Mei 2024 mendatang.

“Kegiatan ini merupakan tanda kita melakukan pemeriksaan sesuai dengan undang-undang yang ujungnya nanti apakah akan melahirkan opini atau tidak. Harus diingat, untuk merumuskan opini itu harus melalui berbagai tahap, di antaranya kecukupan pengungkapan dan verifikasi,” katanya.

Di tempat yang sama, Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi menyampaikan bahwa kolaborasi dan sinergitas antara Kementan dan BPK akan semakin kuat terutama dalam mewujudkan swasembada.

“Saya selalu katakan dalam berbagai pertemuan dengan Presiden bahwa Bapanas (Badan Pangan Nasional) selalu bersama Pak Amran,” katanya.

Mengenai hal ini, Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa pihaknya tidak akan menutupi atau menghalangi proses pemeriksaan yang dilakukan BPK. Kalau perlu, kata Mentan, pihaknya akan membentuk tim yang akan mengawasi jalannya pembukaan dokumen.

“Saya minta apa yang dikatakan BPK diikuti. Jangan sampai kita di bawah Presiden Jokowi tidak WTP. Jangan ada yang ditutupi dan jangan ada yang menghalangi. Apalagi soal aset harus dilaporkan,” jelasnya.(ND)