Pilarpertanian - Pemerintah menegaskan komitmen untuk terus memperkuat ketahanan pangan nasional melalui alokasi anggaran sebesar Rp164,4 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, anggaran ini mencakup dukungan komprehensif mulai dari sisi produksi, konsumsi, hingga distribusi pangan.

“Tadi Presiden dalam pidatonya menekankan pentingnya memastikan pangan tersedia, terjangkau, dan berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk itu tahun 2026, anggaran Rp164,4 triliun kami arahkan untuk mendukung petani, nelayan, dan seluruh rantai pasok pangan nasional,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers Nota Keuangan 2026, Jum’at (15/8/25).

Sri Mulyani mengatakan untuk mendukung sisi produksi, alokasi anggaran ketahanan pangan tahun 2026 mencapai Rp114,1 triliun. Anggaran ini diarahkan untuk memperkuat kapasitas petani melalui penyediaan alat dan mesin pertanian (alsintan), subsidi pupuk, pembangunan bendungan, serta jaringan irigasi.

“Dukungan ini juga mencakup program cetak sawah baru, bantuan benih unggul, dan pengembangan kawasan pertanian strategis, DAK hingga Dana Desa Ketahanan Pangan. Anggaran ini guna meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani dan nelayan,” kata Menkeu Sri.

Kemudian, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp6,4 triliun untuk memastikan masyarakat dapat menikmati harga pangan yang terjangkau. Dana ini digunakan untuk program bantuan kerawanan pangan, Gerakan Pangan Murah, serta Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

“Kebijakan ini diharapkan membantu masyarakat berpendapatan rendah agar tetap dapat mengakses pangan bergizi dengan harga terjangkau,” jelas Menkeu.

Selain itu, pemerintah juga mengalokasikan anggaran untuk penguatan distribusi dan cadangan pangan sebesar 29,9 triliun. Anggaran ini mencakup pembangunan dan perbaikan jalan usaha tani, sarana prasarana distribusi, khususnya di pelabuhan perikanan, serta penyediaan cadangan pangan oleh Bulog.

“Bulog akan menjaga stok beras dan gabah hingga 3 juta ton, dengan anggaran Rp22,7 triliun. Ini menjadi langkah strategis agar kita mampu merespons gejolak harga dan pasokan,” ujar Sri Mulyani.

Dengan strategi menyeluruh ini, pemerintah optimistis RAPBN 2026 mampu meningkatkan kemandirian pangan, mendorong produktivitas, menjaga stabilitas harga di tingkat petani, memperkuat kesejahteraan petani dan nelayan, serta memastikan ketersediaan pangan yang merata di seluruh Indonesia.

Sementara itu, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkapkan bahwa rancangan program prioritas Kementerian Pertanian (Kementan) Tahun 2026 dalam mewujudkan Swasembada Pangan diantaranya fokus untuk peningkatan produksi padi, jagung, dan komoditas strategis lainnya, kemudian peningkatan produksi susu dan daging sapi, optimasi lahan, cetak sawah, penyiapan benih unggul dan hilirisasi komoditas pertanian.

“Untuk menghadapi berbagai tantangan dan mencukupi kebutuhan pangan bagi 284 juta penduduk Indonesia secara berkelanjutan, pemerintah, sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto melalui 8 Misi Asta Cita, 17 Program Prioritas dan 8 Program Hasil Terbaik Cepat menargetkan Kementerian Pertanian untuk mencapai swasembada pangan dalam waktu sesingkat-singkatnya,” kata Mentan Amran.

Dalam rangka penyediaan pangan utama bagi penduduk Indonesia dan peningkatan daya saing produk pertanian, Kementerian Pertanian berupaya untuk meningkatkan produksi dan produktivitas komoditas pertanian pada tahun 2026.

“Kami akan terus dorong peningkatan produktivitas dan kesejahteraan petani Indonesia. Dengan berbagai tantangan yang ada, kami berupaya mencukupi kebutuhan pangan bagi 284 juta penduduk Indonesia secara berkelanjutan,” tukas Mentan Amran.(ND)