Pilarpertanian - Kinerja sektor pertanian kembali menunjukkan hasil positif. Berdasarkan data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS), harga beras nasional tercatat mengalami penurunan (deflasi) pada Oktober 2025 dan berperan signifikan sebagai peredam laju inflasi nasional.

“Alhamdulillah, beras menjadi peredam inflasi bulan ini. Ini menunjukkan kinerja positif dari seluruh pihak, terutama di sektor pangan, dalam menjaga stabilitas harga dan pasokan,” ujar Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Inflasi di Kanpus Kemendagri, Jakarta, Selasa (4/11/25).

Mendagri menambahkan, tekanan inflasi global masih terjadi akibat kenaikan harga emas internasional yang mencapai lebih dari 40 persen karena faktor geopolitik dunia. Namun, di dalam negeri, koordinasi pemerintah pusat dan daerah berhasil menjaga stabilitas harga bahan pokok, termasuk beras yang justru mengalami deflasi di sebagian besar provinsi.

“Pangan kita genjot terus biar harga bagus dan ketersediaan bagus. Kami mohon dukungan dari Menteri Pertanian yang mengatur dan memperkuat sektor ini,” kata Mendagri.

Bersamaan, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyebutkan, sebanyak 23 provinsi mengalami deflasi beras, 3 provinsi stabil, dan hanya 12 provinsi yang mengalami inflasi pada komoditas ini. Fakta tersebut menunjukkan ketersediaan beras di lapangan cukup terjaga berkat meningkatnya pasokan dan stabilnya produksi di tingkat petani.

“Tren ini menandai perbaikan signifikan dimana berdasarkan historis, dalam lima tahun terakhir, beras mengalami inflasi pada Oktober tahun 2022 dan 2023, sedangkan pada Oktober 2021, 2024, dan 2025 mengalami deflasi,” kata Amalia.

Data BPS juga memperlihatkan bahwa secara umum, inflasi Oktober 2025 berada di level 0,28 persen dengan inflasi tahunan sebesar 2,86 persen, masih dalam kisaran aman. Menariknya, sektor pangan justru menjadi penyumbang penurunan tekanan inflasi, di saat komoditas lain seperti emas perhiasan mengalami kenaikan harga.

“Deflasi beras secara bulanan (m-to-m) pada Oktober 2025 lebih dalam dibandingkan dengan September 2025,” ucap Amalia.

Sesuai data BPS, inflasi kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi penyumbang utama inflasi, diikuti oleh transportasi serta restoran dan jasa makanan minuman, namun penurunan harga beras telah membantu menahan laju kenaikan harga bahan pangan lainnya.

“Penurunan harga beras di Oktober ini menjadi bukti bahwa kebijakan pangan nasional mulai menunjukkan hasil konkret, di tengah berbagai tantangan global yang masih mempengaruhi harga komoditas dunia,” kata Amalia.

Menanggapi hal ini, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan bahwa capaian positif sektor pangan saat ini merupakan hasil kerja keras bersama. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia mencatat kenaikan produksi beras tertinggi sejak 2009, dengan peningkatan sebesar 4,15 juta ton. Capaian ini, kata Amran, menjadi bukti nyata keberhasilan program besar Presiden dalam memperkuat kedaulatan pangan.

“Alhamdulillah, berkat gagasan besar Bapak Presiden dan kerja sama semua pihak, termasuk petani dan semua di lapangan. Kenaikan produksi ini sebenarnya sudah diprediksi lebih awal oleh FAO dan lembaga Amerika bahwa Indonesia akan tumbuh kuat di sektor pangan,” kata Mentan.

Lebih lanjut, Mentan mengungkapkan adanya sejumlah anomali harga di beberapa daerah, terutama pada komoditas cabai, ayam, dan telur. Ia menyoroti adanya permainan harga oleh pihak-pihak tertentu (middleman) yang menyebabkan harga di tingkat konsumen menjadi tidak wajar.

“Kami menemukan beberapa perusahaan yang menjual beras kualitas rendah dengan label premium, padahal tingkat pecahnya tinggi. Ini merugikan masyarakat karna beras yang seharusnya dijual kisaran 12 ribu, tapi dijual 17 ribu. Nah ini harus kita bereskan bersama,” tegas Mentan.

Untuk itu, Mentan Amran yang sekaligus menjabat sebagai kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengatakan selain pengawasan distribusi, pemerintah akan memperkuat posko lapangan di 51 kabupaten yang mengalami kenaikan harga pangan. Upaya ini dilakukan bersama Bapanas, Bulog, dan Kementerian Perdagangan, dengan sistem pemantauan terpadu agar harga pangan tetap stabil di seluruh wilayah.

“Kami sudah menurunkan tim di 51 kabupaten untuk memantau harga dan pasokan. Sinergi dengan Bulog, Bapanas, dan Kemendag berjalan baik. Pemerintah terus berkomitmen agar harga tetap terjangkau dan stok mencukupi,” ungkap Amran.

Amran optimisme bahwa kerja kolaboratif antara pemerintah pusat, daerah, dan aparat penegak hukum akan terus memperkokoh fondasi ketahanan pangan nasional.

“Insya Allah, dengan kerja sama lintas sektor, Indonesia akan semakin mandiri dan tangguh menghadapi tantangan pangan ke depan,” pungkasnya.(BB)