Pilarpertanian - Kementerian Pertanian (Kementan) pastikan bencana banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat tidak mengganggu ketersediaan beras nasional. Pemerintah terus mempercepat pemulihan lahan terdampak, memastikan distribusi bantuan berjalan lancar, serta menjamin kebutuhan pangan masyarakat tetap terpenuhi tanpa hambatan.

Cadangan beras pemerintah saat ini berada pada level tertinggi sepanjang sejarah, yakni 3,8 juta ton, dan diproyeksikan tetap stabil hingga akhir tahun.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyampaikan bahwa kerusakan lahan akibat bencana hanya sekitar 4.000 hektare, jumlah yang sangat kecil dibanding total luas tanam nasional yang mencapai 11 juta hektare. Dengan kondisi tersebut, dampak bencana terhadap produksi pangan nasional dapat dipastikan tidak signifikan.

“Kerusakan lahan relatif kecil dan tidak memengaruhi produksi nasional. Stok kita aman, bahkan berlebih. Beras yang berada di gudang Bulog adalah hasil produksi petani kita sendiri,” tegas Mentan Amran saat melepas bantuan bencana banjir Sumatra dari Kantor Pusat Kementan, Kamis (4/12/2025).

Selain stok nasional yang kuat, tiga provinsi terdampak juga berada dalam kondisi surplus beras untuk kebutuhan setahun penuh: Aceh 871.000 ton, Sumatra Utara 1 juta ton, dan Sumatra Barat 500.000 ton. Ketersediaan di daerah yang cukup besar ini memperkuat jaminan pemerintah bahwa pasokan pangan di wilayah bencana tetap aman, termasuk bagi masyarakat yang terdampak secara langsung maupun yang akses jalannya terputus.

Kementan telah memetakan dampak kerusakan sawah secara terperinci. Di Sumatra Utara, sekitar 33.000 hektare terdampak, sementara di Aceh mencapai 119.000 hektare. Dari angka tersebut, sekitar 4.000 hektare mengalami puso. Untuk mendukung pemulihan, pemerintah akan menyalurkan benih gratis serta alat mesin pertanian (alsintan) agar petani dapat segera kembali berproduksi.

Pemulihan lahan akan dilakukan menyeluruh, meliputi perbaikan irigasi, rehabilitasi lahan, penyediaan benih, hingga percepatan pengolahan tanah menggunakan alsintan. Pendataan CPCL (Calon Petani Calon Lokasi) juga terus berjalan agar kegiatan tanam dapat dimulai kembali pada minggu pertama Januari.

“Irigasi, benih, dan alat pengolah lahan semua ditanggung pemerintah pusat. Kita pastikan sawah yang rusak kembali seperti semula. Petani harus bisa segera mulai tanam kembali,” ujar Mentan Amran.

Selain memulihkan lahan pertanian, pemerintah juga memastikan pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat di wilayah bencana. Bantuan pangan diberikan tidak hanya kepada warga yang terdampak langsung, tetapi juga kepada masyarakat yang terisolasi akibat akses jalan yang terputus.

“Ada dua jenis terdampak: yang kena langsung dan yang aksesnya terputus. Keduanya wajib mendapatkan bantuan pangan. Tidak ada warga yang kami biarkan kesulitan,” tegasnya.

Sebagai bentuk respons cepat, Kementan telah mengirim bantuan tahap pertama berupa 207 truk senilai Rp 34,8 miliar dari total bantuan yang terhimpun sebesar Rp 75 miliar. Bantuan tersebut berisi berbagai kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, gula, susu, mie instan, air mineral, serta kebutuhan penting lainnya.

Seluruh dukungan ini merupakan hasil kolaborasi Kementan dengan mitra strategis, BUMN pangan, dunia usaha, serta donasi para pegawai Kementan. Untuk wilayah yang sulit dijangkau melalui darat, Kementan juga mengirim tambahan bantuan menggunakan Pesawat Hercules.

Untuk memastikan distribusi berjalan efektif selama 24 jam, Kementan dan Bapanas mengaktifkan satgas di tiga provinsi terdampak. Selain itu, BRMP provinsi ditetapkan sebagai posko utama penyaluran bantuan untuk memastikan seluruh dukungan logistik tersampaikan secara cepat dan tepat sasaran.

“Kami 24 jam standby. Walikota, Gubernur kami komunikasi, begitu butuh langsung kami ACC. Bahkan subuh dan tengah malam tetap kami layani. Dalam kondisi darurat seperti ini, kita harus bergerak cepat,” tegasnya.(PW)