Pilarpertanian - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengkonsolidasikan sekitar 170 bupati dari seluruh Indonesia untuk memperkuat program irigasi dan pengembangan perkebunan sebagai langkah strategis menjaga produksi pangan nasional.

Langkah ini dilakukan untuk memastikan program pemerintah pusat berjalan efektif di lapangan, terutama melalui penguatan peran daerah dalam mengawal peningkatan produksi di wilayah sentra pangan.

“Kurang lebih 170 bupati se-Indonesia hadir, tidak diwakili,” ujar Mentan Amran dalam Rapat Koordinasi Nasional Antisipasi Kemarau 2026 di Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Senin (20/4/2026).

Ia menegaskan bahwa keterlibatan langsung kepala daerah menjadi kunci dalam memastikan percepatan program berjalan optimal, mulai dari penguatan irigasi hingga peningkatan produktivitas tanaman.

Sebagai langkah konkret, Kementan mengalokasikan lebih dari Rp3 triliun untuk penguatan sistem irigasi pertanian. Program ini mencakup rehabilitasi jaringan irigasi, optimalisasi lahan (oplah), serta pompanisasi dengan cakupan hingga 1,5 juta hektare.

Selain itu, pemerintah juga menyiapkan sekitar 80 ribu unit pompa yang ditargetkan mampu mengairi hampir 1 juta hektare lahan, terutama di wilayah yang memiliki potensi peningkatan indeks pertanaman.

“Kami dorong anggaran irigasi lebih dari Rp3 triliun, dari total Rp12 triliun yang kita distribusikan,” ujar Mentan Amran.

Ia menegaskan bahwa distribusi anggaran dilakukan berbasis potensi wilayah dan komitmen pemerintah daerah.

“Tidak dibagi rata. Kita lihat potensi dan respons kepala daerah. Kalau bupatinya aktif, kita percepat,” tegasnya.

Di sisi produksi, Kementan juga menargetkan pencetakan sawah baru seluas 30 ribu hektare sebagai bagian dari upaya memperluas areal tanam dan meningkatkan kapasitas produksi nasional.

Selain itu, bantuan benih tahan kekeringan terus disalurkan untuk mendorong peningkatan indeks pertanaman dari satu kali menjadi dua hingga tiga kali tanam per tahun, khususnya di wilayah lahan kering.

Mentan Amran memastikan bahwa kondisi produksi dan cadangan pangan nasional saat ini tetap dalam posisi aman.

“Tiga hari ke depan, empat hari ke depan mencapai 5 juta ton. Itu kabar baik,” ujarnya.

Selain itu, standing crop mencapai sekitar 11 juta ton, sementara cadangan di sektor rumah tangga dan horeka sekitar 12,5 juta ton.

“Totalnya bisa 11 bulan. Estimasi El Nino itu hanya 6 bulan. Artinya lebih dari cukup,” tambahnya.

Selain tanaman pangan, pemerintah juga memperkuat sektor perkebunan melalui alokasi anggaran Rp9,95 triliun pada 2026–2027. Program ini menyasar komoditas strategis seperti tebu, kakao, kelapa, kopi, pala, hingga jambu mete dengan target pengembangan lahan mencapai 870 ribu hektare.

“Anggarannya Rp9,95 triliun, hampir Rp10 triliun, dan ini hibah untuk rakyat,” tegas Mentan Amran.

Namun, ia mengingatkan bahwa keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran, melainkan pada kualitas pelaksanaan di lapangan.

“Dulu waktu dijajah, kerja paksa, tidak digaji, makan seadanya, tapi produksi tebu bisa 14 ton. Sekarang sudah merdeka, ada pemerintah, ada bupati, justru turun jadi 4–5 ton. Di mana salahnya?” ujar Mentan Amran.

“Nah sudah, jawabannya pelaksanaan. Kalau rendemen rendah, solusinya permanen, bongkar, ganti bibit. Kalau produktivitas rendah, petani tidak untung, tidak bisa beli pupuk. Ini lingkaran yang harus kita putus,” jelasnya.

Mentan Amran juga menyoroti pentingnya tanggung jawab pemerintah daerah dalam memastikan anggaran yang telah disiapkan dapat dimanfaatkan secara optimal.

“Saya turun langsung, ada yang belum dibangun padahal uangnya sudah ada. Jangan semua dilempar ke pusat,” ujarnya.

Dengan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, Kementan optimistis penguatan irigasi dan perkebunan ini akan menjaga stabilitas produksi, meningkatkan kesejahteraan petani, serta memperkuat ketahanan pangan nasional.(BB)