Pilarpertanian - Indonesia berpartisipasi aktif dalam penguatan kerja sama perlindungan varietas tanaman (PVT) di kawasan Asia melalui keikutsertaan dalam The 19th East Asia Plant Variety Protection (EAPVP) Forum Annual Meeting dan Seminar Internasional “Plant Variety Protection” yang diselenggarakan pada 4–5 November 2026 di Tsukuba, Jepang.

Forum yang diselenggarakan oleh Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries (MAFF) Jepang bekerja sama dengan Sekretariat UPOV ini dihadiri oleh perwakilan negara-negara anggota EAPVP Forum, organisasi internasional, serta lembaga perlindungan varietas tanaman. Perwakilan Indonesia yang hadir pada EAPVP Forum annual tersebut adalah Indirawati Sintya Dewi Kepala Bagian Umum dan Nina Agusti, Ketua Tim Kerja Pengelolaan PVT dari Pusat Pelindungan Varietas Tanaman dan Perizinann Pertanian (Pusat PVTPP).

Pertemuan tahunan ke-19 membahas perkembangan sistem PVT di masing-masing negara serta penyusunan Rencana Strategis EAPVP Forum untuk periode 2028–2037. Sejumlah isu menjadi perhatian bersama, antara lain penguatan kapasitas sumber daya manusia, peningkatan fasilitas dan teknologi pengujian Distinctness, Uniformity and Stability (DUS) atau BUSS (Baru, Unik, Seragam, dan Stabil), serta penguatan kerja sama teknis antarnegara.

Dalam kesempatan tersebut, Indirawati menyampaikan perkembangan sistem PVT di Indonesia, termasuk rencana revisi Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman. “Indonesia terus berupaya meningkatkan layanan PVT, seperti pengembangan aplikasi Apply PVT, pembangunan tiga Kebun Pemeriksaan Substantif (KPS) PVT, peningkatan kapasitas pemeriksa, serta penguatan sumber daya manusia melalui berbagai pelatihan” katanya.

Hingga Oktober 2026, Pusat PVTPP telah menerima 1.370 permohonan hak PVT, dengan sekitar 20 persen berasal dari luar negeri. Dari jumlah tersebut, sebanyak 889 permohonan telah memperoleh sertifikat hak PVT. Capaian ini menunjukkan perkembangan pelaksanaan sistem PVT di Indonesia sebagai bagian dari upaya mendukung kegiatan pemuliaan tanaman.

Selain pertemuan tahunan, seminar internasional mengangkat peran PVT dalam menghadapi tantangan pertanian global, seperti perubahan iklim, ketahanan pangan, peningkatan biaya produksi, keterbatasan lahan, dan regenerasi petani. Diskusi juga membahas bagaimana PVT dapat mendorong investasi di bidang pemuliaan, membuka akses terhadap varietas yang sesuai dengan kondisi lokal, serta memperkuat kerja sama antara pemulia, petani, lembaga penelitian, dan sektor swasta.

Salah satu contoh menarik disampaikan oleh Pemerintah Prefektur Yamagata, Jepang, melalui pengembangan varietas padi Tsuyahime. Keberhasilan pengembangan varietas tersebut didukung oleh perlindungan PVT, pendaftaran merek dagang, pengendalian produksi, serta strategi pemasaran pada segmen premium. “Padi Tsuyahime merupakan contoh bagi para pemegang Hak PVT dalam memanfaatkan varietas tersebut untuk kesejahteraan pertain. Pemerintah daerah Yamagata membedakan pengenaan royalty antara petani dari daerah tersebut dengan petani diluar Prefektur Yamagata” jelas Nina pada kesempatan tersebut. Pengalaman ini menunjukkan bahwa perlindungan varietas tanaman dapat menjadi bagian dari strategi pengembangan produk pertanian bernilai ekonomi.

Dalam rangka memperkuat kerja sama regional, Jepang juga menyampaikan inisiatif penyelenggaraan seminar PVT dan pelatihan pengujian BUSS bagi negara-negara ASEAN di Indonesia. Kegiatan tersebut direncanakan berlangsung pada pertengahan Januari 2027, dengan lokasi di Jakarta dan KPS PVT Lembang. Inisiatif ini menjadi peluang bagi Indonesia untuk memperluas pemahaman para pemangku kepentingan mengenai PVT sekaligus meningkatkan kapasitas teknis pemeriksa.

Melalui partisipasi dalam Forum EAPVP ke-19, Indonesia memperkuat jejaring kerja sama regional dan memperoleh berbagai pembelajaran mengenai perkembangan kebijakan serta praktik pelaksanaan PVT di negara lain. Hasil pertemuan ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam pengembangan kebijakan dan peningkatan layanan PVT nasional, dengan tetap memperhatikan keseimbangan antara perlindungan hak pemulia dan kepentingan petani.(PW)