Pilarpertanian - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) apresiasi pola pendistribusian pupuk bersubsidi oleh Kementerian Pertanian RI melalui Sistem Informasi Penyuluhan Pertanian (Simluhtan) ternyata validitasnya hingga 94%.

Menteri Pertanian RI, Syahrul Yasin Limpo mengatakan apresiasi KPK lantaran pola distribusi pupuk bersubsidi melalui e-RDKK berbasis data By Name By Address.

“Acuannya Nomor Induk Kependudukan disingkat NIK dari Ditjen Dukcapil Kemendagri,” kata Mentan Syahrul di Jakarta, Rabu (26/8) sebagai narasumber diskusi Aksi Nasional Pencegahan Korupsi (ANPK) 2020 yang digelar KPK dan disiarkan secara live di kanal Youtube KPK.

Menurutnya, pemanfaatan NIK dalam e-RDKK membuat penyaluran pupuk bersubsidi menjadi lebih objektif, tepat sasaran dan sesuai dengan aturan. Pupuk menjadi salah satu pendukung produktivitas pertanian, didistribusikan sejak bertahun-tahun lalu. Kementan melakukan penyempurnaan dalam pola distribusi pupuk sebagai bagian dari Strategi Nasional KPK (Stranas).

“Pertanian sangat penting. Apa pun dilakukan, jika pangan tidak siap, akan menjadi masalah. Di tengah pandemi Covid-19, yang tumbuh 16,4 persen hanya sektor pertanian. Ekspor pun naik terus. Kunci sukses pertanian pada varietas, budidaya dan pupuk. Tentu saja ada doa agar cuaca bersahabat,” kata Mentan Syahrul.

Dia menambahkan, dengan basis data By Name By Address akan teruji validitas dan akurasinya. Petani penerima pupuk bersubsidi cukup menyerahkan kartu tanda penduduk (KTP) yang mencantumkan NIK-nya.

Mentan Syahrul mengatakan utilisasi NIK data Simluhtan terselenggara berkat dukungan Kemendagri. Kegiatan lapangan untuk pengumpulan dan uji data petani anggota Poktan dilakukan oleh penyuluh pertanian dan Admin IT di 34 provinsi didukung dinas terkait pada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

“Kementan mengapresiasi dukungan penyuluh pertanian dan pemerintah daerah di seluruh Indonesia mendukung pengumpulan data Simluhtan,” kata Mentan Syahrul.

Data Simluhtan merupakan kristalisasi kerja keras Kementan melalui Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) khususnya Pusat Penyuluhan Pertanian (Pusluhtan) melakukan verifikasi dan validasi (Verval) data Simluhtan.

Verval Simluhtan perdana berlangsung di Provinsi DI Yogyakarta pada 20 Agustus – 5 September 2019. Kapusluh Leli Nuryati didampingi Kabid Penyelenggaraan Penyuluhan Pusluhtan, I Wayan Ediana memimpin kegiatan Verval didukung para penyuluh dan Admin IT dari Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) seluruh DIY.

Tim Verval diperkuat Kasubbid Informasi dan Materi, Septalina Pradini dan Kasubbid Kelembagaan Petani, Yoyon Haryanto bergerak ke Banten, 17 September – 11 Oktober 2019 dilanjutkan ke Bali, 22 September – 31 Oktober 2019.

Kepala BPPSDMP, Dedi Nursyamsi kemudian menetapkan tiga provinsi pelaksana Verval perdana yang melibatkan hampir 2.000 penyuluh dan ratusan Admin IT, sebagai role model Verval untuk berlanjut ke 31 provinsi lainnya.

“Kegiatan Verval Simluhtan sejalan instruksi Mentan Syahrul Yasin Limpo mewujudkan single data pertanian,” kata Dedi Nursyamsi di Bali, Kamis (31/10/2019).

Dalam kesempatan terpisah, Sekretaris BPPSDMP Siti Munifah menggarisbawahi apresiasi Mentan Syahrul pada dukungan penyuluh pertanian dan Admin IT di BPP pada kesuksesan Verval Simluhtan sejak Agustus 2019.

Menurutnya, Simluhtan sebagai Strategi Nasional KPK (Stranas) didukung data valid, akurat, terkini menjadi penentu kebijakan sektor pertanian ke depan seperti penyaluran pupuk bersubsidi.(ND)