Pilarpertanian - Kompetensi SDM pertanian khususnya penyuluh terhadap teknologi informasi dan komputasi (TIK) menjadi fokus perhatian Kementerian Pertanian RI (Kementan). Mengingat peran dan tugasnya sangat vital mendukung kinerja petani, meningkatkan produktivitas kualitas dan kuantitas produksi pertanian melalui dukungan Komando Strategis Pembangunan Pertanian (KostraTani).

Pendekatan TIK penyuluhan pertanian merupakan salah satu dari 10 rumusan rapat Komisi Penyuluhan Pertanian Nasional (KPPN) di Jakarta, Senin (14/9) yang dipimpin Kepala BPPSDMP, Dedi Nursyamsi. Hadir Staf Khusus (Stafsus) Mentan Bidang Kebijakan, Prof Imam Mujahidin Fahmid dan Stafsus Mentan Lutfi Halide.

“Penyuluh pertanian tetap dibutuhkan di era digital saat ini, maka pendekatannya harus dengan digital terutama melalui pemanfaatan TIK melalui Agriculture War Room atau AWR mendukung kinerja KostraTani,” kata Imam.

Penguatan data dan informasi penyuluhan terkait data statistik pertanian, data kelembagaan petani, data potensi wilayah dan standing crop, data petani mengacu Nomor Induk Kependudukan (NIK), data kelembagaan dan ketenagaan penyuluhan melalui update, verifikasi dan validasi Sistem Informasi Penyuluhan Pertanian (Simluhtan). Tujuannya sinergi AWR dan KostraTani yang diinisiasi Menteri Pertanian RI Syahrul Yasin Limpo.

“Metode penyuluhan saatnya menerapkan digitalisasi agar lebih efisien dan menjangkau sasaran lebih luas dan lebih banyak,” kata Imam Mujahidin.

Guna mendukung hal itu, kata Imam Mujahidin, diperlukan penguatan dalam penyusunan dan produksi berbagai materi dan media penyuluhan dalam format digital. Dapat dilakukan melalui kolaborasi dengan berbagai pihak seperti perguruan tinggi, lembaga penelitian, pihak swasta maupun hasil penemuan petani spesifik lokalita.

Rapat KPPN juga dihadiri Sekretaris BPPSDMP, Siti Munifah dan Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian (Pusluhtan), Leli Nuryati serta sejumlah pejabat eselon dua dan tiga Kementan di antaranya Kabid Kelembagaan dan Ketenagaan Penyuluhan – Pusluhtan, I Wayan Ediana.

Stafsus Mentan Lutfi Halide menambahkan, KostraTani memiliki fitur-fitur lengkap untuk menjawab tantangan pertanian di era 4.0 yang bertumpu pada jaringan internet untuk terhubung ke Agriculture War Room (AWR) Kementan di Jakarta.

“Penguatan BPP KostraTani dengan peningkatan sarana IT menjadi program prioritas meningkatkan komunikasi, edukasi dan menggali informasi bottom up dari petani dan penyuluh, dalam kegiatan penyuluhan dan pemecahan masalah di lapangan,” kata Lutfi Halide.

Digitalisasi bertujuan mendukung sosialisasi kebijakan pertanian secara virtual melalui Ngobrol Asyik (Ngobras) dua kali satu bulan; Mentan Sapa Petani dan Penyuluh (MSPP) setiap Jumat; Petani On Cloud dan Millenial Agriculture Farmer (MAF).

“Tujuannya, mendapat masukan sekaligus meningkatkan komunikasi dengan para pelaku pembangunan pertanian di lapangan,” katanya.

Lutfi Halide menyampaikan harapan Mentan Syahrul agar KPPN periode 2020 – 2024 meningkatkan rasa memiliki (sense of belonging) terhadap penyuluhan pertanian, baik di antara Eselon I lingkup Kementan, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota serta pemangku kepentingan lainnya melalui rekomendasi kebijakan di pusat dan daerah.

Siti Munifah selaku Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian – Kementerian Pertanian RI (BPPSDMP) berupaya membangun dan memperkuat komunikasi dan koordinasi KPPN dengan provinsi melalui KPPP dan kabupaten/kota (KPPK) dapat dilakukan melalui forum koordinasi yang dilaksanakan secara terjadwal.

“Hal itu merujuk Kepmentan No 579/2020 tentang KPPN agar sinergi dengan KPPP dan KPPK dalam penyusunan rencana kerja. Wajib memperhatikan Renstra Kementan, provinsi dan kabupaten/kota sehingga pemerintah daerah mempunyai rasa memiliki terhadap program Kementan,” kata Sesba Siti Munifah.

Kapusluh Leli Nuryati menguraikan Rencana Tindak Lanjut berupa penyusunan rencana kerja KPPN 2020 – 2024; menyiapkan strategi penyuluhan yang mampu menyelesaikan permasalahan lapangan antara lain penguatan kelembagaan penyuluhan dengan Kostratani.

“Didukung metodologi penyuluhan dengan digitalisasi dan pertemuan rutin KPPN diagendakan setiap bulan sekali pada Kamis di minggu pertama,” katanya. (LA/ND)