Pilarpertanian - Sinergi penyuluh dan petani di lapangan, kunci sukses Indonesia mengantisipasi fenomena alam La Nina, khususnya pada kawasan pertanian yang merupakan wilayah ‘langganan banjir’ di seluruh Indonesia.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi La Nina berlangsung Oktober 2020 hingga Maret 2021. Menteri Pertanian RI Syahrul Yasin Limpo meminta jajarannya di Kementerian Pertanian RI sinergi dengan daerah untuk langkah-langkah mitigasi melalui Tujuh Strategi Antisipasi.

“Kita rasakan saat ini, khususnya Oktober dan November curah hujan meningkat di seluruh Indonesia, kecuali beberapa wilayah Sumatera. Penyuluh harus tingkatkan sinerginya dengan petani antisipasi dampak La Nina,” kata Mentan Syahrul di Jakarta, Senin (26/10).

Instruksi dan arahan disampaikan Mentan melalui video conference (Vcon) pada penyuluh di Balai Penyuluhan Pertanian – Komando Strategis Pembangunan Pertanian (BPP KostraTani). Hadir secara virtual para pimpinan unit pelaksana teknis (UPT) Kementan di daerah dan sejumlah pejabat dari kantor dinas terkait di daerah.

“Jajaran Kementan harus sinergi dengan pihak terkait di daerah. Mapping wilayah rawan banjir. Banjir dan tanah longsor mengancam panen,” kata Mentan Syahrul melalui pusat data pertanian, Agriculture War Room (AWR).

Kegiatan di AWR terkait pencanangan Percepatan Tanam Oktober 2020 – Maret 2021 (Okmar) menyasar 8,2 juta hektar, estimasi produksi 20 juta ton gabah kering giling (GKG).

Langkah Pertama dari Tujuh Strategi Antisipasi La Nina adalah pemetaan (mapping) wilayah rawan banjir, mengacu intensitas curah hujan. “Tentukan mana warna merah, kuning dan hijau. Siapkan secara maksimal dan selalu waspada pada kemungkinan terburuk.”

Kedua, menyiapkan sistem peringatan dini (early warning system) menggandeng BMKG untuk memantau laporan cuaca, sehingga mengantisipasi dini wilayah merah, tanpa abaikan kondisi di wilayah kuning dan hijau.

Ketiga, membentuk Brigade La Nina (Brigade DPI-OPT), Brigade Alsintan dan Tanam, Brigade Panen dan Serap Gabah Kostraling, yang harus ada di tiap kabupaten/kota, sehingga bisa langsung bergerak (quick response).

“Kita luncurkan brigade di provinsi. Ada brigade antispasi banjir, brigade tanam untuk percepatan tanam. Brigade hama jika tanaman petani terserang hama. Penyuluh berperan vital mendukung kinerja brigade.” katanya.

Mentan Syahrul menyerahkan simbolis peralatan brigade pada beberapa pejabat daerah. Hadir sejumlah pejabat eselon satu Kementan di antaranya Dirjen TP Suwandi. Sementara Kepala BPPSDMP Dedi Nursyamsi sedang melakukan kunjungan kerja di daerah didampingi Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian (Pusluhtan) Leli Nuryati.

“Keempat adalah pompanisasi in and out dari sawah, lalu rehabilitasi jaringan irigasi tersier dan kuarter, terutama di wilayah jalur merah,” kata Mentan Syahrul.

Kelima, penyediaan benih tahan genangan seperti Inpara 1 – 10, Inpari 29, Inpari 30 dan Ciherang. Begitu pula benih varietas lokal juga harus disiapkan dengan optimal.

Keenam, mendorong petani manfaatkan Asuransi Usaha Tanaman Padi (AUTP), vital antisipasi dampak kerugian puso akibat banjir, “penyuluh harus aktif mendorong petani mengikuti asuransi karena sangat bermanfaat.”

Pemerintah juga, kata Syahrul, tetap memberi bantuan benih pada petani jika lahannya puso akibat banjir, tapi bukan ganti rugi akibat puso, karena pihak asuransi hanya membayar ganti rugi pada petani peserta AUTP.

Ketujuh, Kementan menyiapkan bantuan untuk kegiatan panen dan pasca panen seperti mesin pengering (dryer) dan mesin penggilingan (rice milling unit). (Hevy/LA/ND)