Pilarpertanian - Pilar-Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementerian Pertanian Pending Dadih Permana mengharapkan DPRD Kab.Banyuasin Sumsel sebagai lembaga legislatif bersinergi dengan Dinas Pertanian dan SKPD terkait lainnya untuk meningkatkan produksi pangan, sehingga kontribusi Kab.Banyuasin sebagai lumbung pangan di Sumatera Selatan semakin kuat dan berkelanjutan.
Baca Selengkapnya di Pilarpertanian.com
Hal ini disampaikan oleh Dirjen PSP ketika bersama Pengurus KTNA menerima kunjungan 9 orang anggota Komisi II DPRD Kab.Banyuasin, di Kantor Ditjen PSP Kementan, Jakarta, Kamis sore (23/11/2017).
Baca Selengkapnya di Pilarpertanian.com
Dadih Permana menjelaskan bahwa potensi lahan sawah di Kab.Banyuasin cukup luas. Luas sawah di Kab.Banyuasin tercatat 226.518 hektar, tapi belum bisa mencapai IP-3. Sebagian besar yaitu seluas 108.453 ha hanya ditanami satu kali setahun (IP-I) dan 89.508 hektar yang bisa ditanami dua kali setahun (IP-2) dan selebihnya berupa DTL (ditanami tanaman lain) dan TDA (tidak ditanami apa apa).
Baca Selengkapnya di Pilarpertanian.com
Kementan kata Dadih Permana telah berupaya meningkatkan produksi pangan khususnya padi, jagung dan kedelai melalui upaya khusus (Upsus). Selama tiga tahun program Upsus di Banyuasin, berbagai bantuan alsintan, pupuk bersubsidi, benih serta perbaikan prasana dan sarana pertanian sudah diberikan.
Baca Selengkapnya di Pilarpertanian.com
“Tahun 2016, nilai bantuan dari Ditjen PSP untuk program Upsus di Kab.Banyuasin sekitar Rp 8 milyar. Tahun 2018, nilainya meningkat menjadi Rp21,3 milyar meliputi bantuan traktor roda 2 sebanyak 80 unit, pompa air 90 unit, dan optimalisasi lahan suboptimal 4.000 hektar.
Baca Selengkapnya di Pilarpertanian.com
Oleh sebab itu, Dirjen PSP, yang saat ini sebagai penanggung jawab Upsus Sumatera Selatan meminta kepada para wakil rakyat di Kab.Banyuasin untuk mengawasi program dan bantuan tersebut agar dapat tersalurkan dengan baik dan tepat waktu, sehingga pemanfaatan oleh petani lebih optimal dan efektif”, tegasnya.
Baca Selengkapnya di Pilarpertanian.com
Sementara H.Oo Sutisna, Ketua DPP Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) menjelaskan bahwa saat ini komunikasi dengan pejabat Kementan lebih mudah karena semua pejabat eselon I sekarang harus turun ke lapangan bertemu petani dan kelompok tani untuk mengawal program Upsus. “Dirjen sebagai penanggung Upsus akan mengecek langsung bahwa semua batuan tersebut harus tepat sasaran”, tegasnya.
Baca Selengkapnya di Pilarpertanian.com
H.Oo yang terpilih menjadi anggota DPR tahun 2014 dari daerah pemilihan Jawa Barat juga merasa senang, karena 9 orang anggota DPRD Kab.Banyuasin berasal dari pengurus dan anggota KTNA.
Baca Selengkapnya di Pilarpertanian.com
Menurutnya, besarnya perhatian pemerintah sekarang ini terhadap pembangunan pertanian memberikan peluang usaha kepada anggota KTNA di daerah.
Baca Selengkapnya di Pilarpertanian.com
Dia mencontohkan, di Kalimantan Selatan ada seorang pengurus KTNA yang mampu mensuplay benih padi kepada PT.Sang Hyang Sri (SHS) hingga 400 ton. Sebab, SHS membutuhkan benih padi karena ditugaskan oleh pemerintah untuk menyalurkan benih bersubsidi.
Baca Selengkapnya di Pilarpertanian.com
Disamping itu, katanya, untuk pemasaran hasil, Kementan sekarang ini gencar mengembangkan Toko Tani Indonesia (TTI). Ini juga peluang usaha bagi KTNA.
Baca Selengkapnya di Pilarpertanian.com
“Banyak lagi peluang usaha yang dapat dimasuki oleh KTNA, seperti menjadi distributor pupuk, mendirikan kios pupuk, membangun UPJA (Usaha Pelayanan Jasa Alsintan). Hal ini tentu perlu dorongan dan dukungan dari wakil rakyat, baik yang duduk di DPR Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.
Baca Selengkapnya di Pilarpertanian.com
“Untuk kepentingan petani dan rakyat, kita harus tanggalkan warna baju dan kepartaian kita”, tegasnya.
Baca Selengkapnya di Pilarpertanian.com
Oleh sebab itu, anggota Komisi IV DPR ini mengharapkan kepada anggota DPRD Kab.Banyuasin agar sering turun ketemu petani. Jangan hanya turun ketika kampanye saja”, imbuhnya. (RS)