Pilarpertanian - Kementerian Pertanian meminta masyarakat mempunyai inovasi dalam berbudidaya singkong berkelanjutan dan terintegrasi yang baik agar mendapatkan hasil produksi tinggi. Tanggung jawab Masyarakat Singkong Indonesia (MSI) menyerap kelebihan produksi. Bagaimana tugas kita menumbuhkan demand singkong ini supaya meningkat harga jualnya,” kata Arifin Lambaga ketua MSI pada acara webinar yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementan hari Sabtu (17/7).

Integrasi sistem budi daya singkong berkelanjutan terkait urgensi stabilitas harga, papar Winugroho, Peneliti Balitbangtan. Komite pengusaha mikro kecil menengah Indonesia bersatu (KOPITU) adalah jembatan usaha kecil menengah (UKM) dengan Pemerintah. Ia mengatakan Pemerintah dalam hal ini yaitu Kementerian Pertanian yang terintegrasi dengan Kementerian Perdagangan dan rumah produksi dengan memanfaatkan layanan Platform Traceability.

Adapun manfaat layanan Platform Traceability untuk petani sebagai sarana analisa usaha budi daya dan analisa usaha tani untuk memperoleh akses pendanaan KUR khusus, kemudian dengan adanya KUR khusus, tidak perlu mencicil per bulan cukup pada masa panen, bisa mulai tanam setelah ada pasar dipastikan, harga lebih tinggi, kepastian kualitas produk dengan adanya pendampingan dari KOPITU, mudah mengakses pasar dan kepastian keamanan produk dan peluang besar untuk budi daya jangka panjang.

Muhammad Taifur Tepe, praktisi singkong menegaskan dalam budi daya berkelanjutan dan terintegrasi, petani harus mau kerja keras dan kerja cerdas. Oleh karena itu, dalam melakukan perencanaan harus matang diantaranya dalam pemilihan varietas yang unggul, pemilihan lahan yang tepat dan pemeliharaan serta pemupukan yang tepat.

“Pemerintah harus memberi dukungan kepada petani apa yang harus dilakukan dalam berbudidaya singkong,” ujarnya. Dukungan pemerintah untuk membantu petani menurutnya sangat diperlukan antara lain dalam bentuk permodalan, ketersediaan pupuk yang murah dan mudah di dapat. Disamping itu yang tidak kalah penting yaitu masalah pasca panen. Perencanaan yang matang, apa saja yang bisa dilakukan petani agar untung, petani tidak menjual semua hasil panennya dalam bentuk singkong segar, sebagian sebaiknya di jual dalam bentuk olahan setengah jadi Gaplek.

Peran pemerintah dalam membantu petani harus membuat industri serapan singkong berjarak maksimal 100 km di sentra penghasil singkong dan menutup kran impor. “Jika pemerintah dan petani sejalan, Insya Allah akan terwujud budi daya berkelanjutan dan terintegrasi,” tegas Muhammad Taifur Tepe.

Sementara itu Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementan, Suwandi menyampaikan bahwa pemanfaatan singkong sebagai salah satu konsep Menteri SYL tentang 5 cara bertindak, salah satunya adalah diversifikasi pangan lokal dengan memanfaatkan singkong. “Tidak hanya diversifikasi produksi tapi juga konsumsi,” ujar Suwandi.

Kementan selama ini sudah memapping sentra singkong sampai dengan hilirnya. Tahun 2019 ada luas panen sekitar 628 ribu ha dengan produksi 16,35 juta ton. “Semua bagian tumbuhan ini bisa diolah untuk makanan dan saya usul materi webinar berikutnya langsung di lokasi pengolahan mocaf sehingga peserta bisa melihat sendiri processingnya,” kata Suwandi.

Kinerja produksi singkong terus mengalami peningkatan mulai tahun 2018 terlihat dengan peningkatan sebesar 1,51%. Adapun lima provinsi dengan produksi singkong paling tinggi pada tahun 2018 adalah Lampung, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat dan Nusa Tenggara Timur. Produktivitas singkong secara nasional fluktuatif, rata-rata dalam 5 tahun terakhir sebesar 23,99 ton/ha. Kembali Suwandi meminta petani mempunyai budi daya singkong yang berkelanjutan dan terintegrasi secara baik, sehingga menghasilkan hasil produksi yang tinggi,” tandasnya.(ND)