Pilarpertanian - Pilar – Terkait dengan tema yang diusung Presiden yaitu penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2019 adalah pemerataan pembangunan untuk pertumbuhan yang berkualitas. Dengan tema tersebut, maka menjadi kewajiban bagi para Menteri dan Kepala Lembaga untuk mengendalikan anggaran di setiap K/L yang dipimpinnya agar cita-cita pembangunan dapat tercapai.
Baca Selengkapnya di Pilarpertanian.com
Yang kedua adalah anggaran negara harus berorientasi manfaat untuk rakyat dan berorientasi pada prioritas untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. “Oleh sebab itu, kebijakan anggaran belanja yang dilakukan tidak berdasarkan pada money follow function, tetapi money follow programme. Ini bermakna bahwa tidak semua tugas dan fungsi harus dibiayai secara merata. Dalam rangka mendukung kebijakan tersebut, saya meminta agar kegiatan penyuluhan dapat menjadi lokomotif dengan didukung oleh kegiatan pelatihan dan pendidikan”, ujar Kepala Pusat Pelatihan Pertanian, Widi Hardjono mewakili Kepala Badan PPSDM Pertanian dan Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian ketika ditemui dalam pertemuan kegiatan dan evaluasi penyelenggaraan pelatihan di Padjadjaran Suites Hotel, Bogor – Jawa Barat pada hari Rabu (11/4/2018).
Baca Selengkapnya di Pilarpertanian.com
“Menurut arahan Presiden terkait RKP yang sudah disiapkan oleh BPPSDM Pertanian kali ini salah satu yang sudah menonjol dari SDM Pertanian yaitu sudah menyusun SKKNI (Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia) dan KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia). Karena dari itu semua akan kita turunkan menjadi kurikulum untuk pendidikan vokasi dan pelatihan. Kalau sudah ada SKKNI yang notabene dibikin oleh SDM Pertanian dan stakeholder, tentunya harapan besarnya apapun yang dihasilkan nantinya kalau sudah digunakan sebagai kurikulum akan menghasilkan SDM yang profesional”, tambahnya.
Baca Selengkapnya di Pilarpertanian.com
Tujuan dari kegiatan ini yang pertama adalah untuk mengevaluasi kegiatan pelatihan, “sampai sejauh mana pelatihan itu, apakah sudah mendukung apa yang kita inginkan. Sebagai contoh pengawalan penanaman kedelai, sudah seberapa jauh melakukan pelatihan-pelatihan tersebut. Yang kedua, sudah menyelesaikan SKKNI atau KKNI, sudah berapa yang akan diturunkan ke kurikulum. Karena kurikulum ini akan dipakai semua, tidak hanya di Kementerian Pertanian, sekolah vokasi juga akan menggunakan kurikulum itu, jadi sudah terstandarisasi”, papar Widi.
Baca Selengkapnya di Pilarpertanian.com
Mengenai fokus anggaran di tahun 2019, Widi memberikan penjelasan karena kita disini adalah pelatihan, jadi kami tidak melihat badan SDM-nya. Tetapi kalau utamanya di BPP SDM Pertanian yaa penyuluhan. Begitu pula dengan anggaran yang lebih besar dari 2018, karena memang itu untuk penyuluhan yang bisa dikatakan sebagai lokomotif atau leading yang didukung oleh pelatihan dan pendidikan.
Baca Selengkapnya di Pilarpertanian.com
Seperti diketahui Rancangan Anggaran BPPSDM Pertanian di tahun 2019 (angka Dasar Rapat Baseline Birocan 1 Maret 2018 yaitu sebesar Rp 1.869.949.260.000 dibanding anggaran tahun 2018 yaitu sebesar Rp 1.253.599.323.000. Anggaran tahun 2019 difokuskan dalam meningkatkan kegiatan penyuluh pertanian, sarana prasarana pendidikan, pelatihan dan penguatan jaringan teknologi informasi dan komunikasi. (RZ)