Pilarpertanian - Dukungan terhadap percepatan hilirisasi komoditas perkebunan terus mengalir dari berbagai daerah. Sebanyak 29 provinsi dan 259 kabupaten menyatakan komitmennya untuk menyukseskan program strategis ini, yang diyakini mampu mengembalikan kejayaan Indonesia sebagai kekuatan besar di sektor perkebunan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani.

Gubernur Maluku Utara (Malut), Sherly Laos, menyampaikan apresiasinya atas inisiatif pemerintah pusat dalam menggebrak potensi perkebunan di berbagai daerah. Ia menegaskan kesiapan Maluku Utara mendukung percepatan hilirisasi, khususnya pada komoditas kelapa, pala, dan cengkeh yang telah lama menjadi unggulan daerah.

“Kami sangat mengapresiasi program percepatan hilirisasi ini. Maluku Utara siap mendukung, khususnya pada komoditas kelapa, pala, dan cengkeh yang sudah lama menjadi unggulan daerah,” kata Sherly usai Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Pelaksanaan Program Hilirisasi Komoditas Prioritas Perkebunan, yang dilaksanakan di kantor pusat Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta, Senin(22/9/25).

Sherly menambahkan, dukungan tersebut akan diwujudkan melalui pemenuhan data calon petani dan calon lokasi (CPCL) secara by name, by address yang akurat.

Menurutnya, hilirisasi perkebunan sangat penting digarap agar komoditas unggulan tidak hanya dijual dalam bentuk bahan mentah, melainkan diolah menjadi produk turunan bernilai tambah. Dengan demikian, kesejahteraan petani meningkat, daya saing produk nasional semakin kuat, dan kontribusi sektor perkebunan terhadap devisa negara semakin besar.

“Saat ini, kami juga sudah memiliki pabrik produk turunan kelapa sehingga harga di tingkat petani cukup baik. Dengan adanya program ini, kami optimistis pengembangan bibit dan hilirisasi akan semakin memperkuat kesejahteraan masyarakat,” tambah Gubernur Sherly.

Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, menegaskan dukungan dan kesiapan daerahnya dalam menyukseskan program hilirisasi. Ia mengapresiasi keseriusan Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Pertanian beserta jajaran dalam memastikan program ini benar-benar berjalan nyata.

“Kami menyambut baik program ini karena kami melihat begitu serius Presiden Prabowo dan Menteri Pertanian beserta jajaran untuk mengimplementasikan sehingga betul-betul bisa terealisasi,” ujar Hendrik.

Menurutnya, saat ini kesiapan berada di tangan pemerintah daerah. Dari 11 kabupaten/kota di Maluku, tahun ini Kabupaten Maluku Tengah menjadi salah satu penerima bantuan ABT untuk pengembangan pala.

“Datanya sudah lengkap dan siap diimplementasikan. Sebagai gubernur, saya akan memastikan pengawasan program ini berjalan baik,” kata Gubernur Hendrik.

Tidak hanya itu, Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah juga menyampaikan dukungan penuh terhadap program hilirisasi yang saat ini menjadi perhatian serius pemerintah.

“Insya Allah, ke depan hilirisasi perkebunan salah satunya gambir, akan semakin baik, mampu mengurangi kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan petani, dan memberi dampak luar biasa bagi perekonomian Sumatera Barat maupun Indonesia,” ungkap Gubernur Mahyeldi.

Dukungan juga datang dari Gubernur Sulawesi Tenggara, Adi Sumangerukka. Ia menilai rapat koordinasi yang digelar Kementerian Pertanian sangat strategis karena kebijakan bisa langsung diterjemahkan ke daerah dengan pendampingan dan dukungan anggaran.

“Dengan adanya skema baru, daerah merasa lebih bertanggung jawab. Untuk Sultra, fokus hilirisasi pada tebu, mete, dan kakao. Dua pabrik tebu akan dibangun di Konawe Selatan dengan nilai investasi sekitar Rp10 triliun, yang diyakini membuka banyak lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” jelasnya.

Adi menegaskan bahwa pemerintah daerah siap melakukan percepatan koordinasi lintas kementerian agar hambatan regulasi, khususnya terkait status lahan, bisa segera teratasi.

“Ini momentum besar. Kalau lapangan kerja terbuka, maka pertumbuhan ekonomi otomatis bergerak. Sultra tentu sangat mendukung penuh,” tegasnya.

Ia juga menyampaikan kebanggaan masyarakat Sulawesi Tenggara atas kiprah Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman sebagai putra daerah yang berhasil membawa Indonesia surplus pangan.

“Pak Amran adalah kebanggaan kami. Capaian surplus jutaan ton itu tidak mudah. Kami doakan beliau selalu sehat untuk terus mengawal kedaulatan pangan bangsa,” pungkas Adi.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman dalam kesempatan tersebut menegaskan, program hilirisasi perkebunan bukan hanya untuk meningkatkan nilai tambah produk, tetapi juga mendorong penciptaan lapangan kerja secara masif.

“Ini adalah program hilirisasi perkebunan, dan ini bisa menciptakan lapangan kerja. Anggaran yang kita rencanakan sebesar Rp371 triliun melibatkan BUMN dan swasta. Selain itu, dana KUR disiapkan Rp189 triliun,“ ungkap Mentan Amran.

Pada tahun 2025 Kementerian Pertanian memperoleh Anggaran Biaya Tambahan (ABT) sekitar Rp9,9 triliun atau kurang lebih Rp10 triliun untuk pengembangan kawasan hilirisasi di sektor perkebunan.

“Anggaran ini akan digunakan untuk menyediakan benih dan bibit gratis bagi 800 ribu hektare perkebunan di seluruh Indonesia, yang diproyeksikan mampu membuka lapangan kerja bagi 1,6 juta orang,” kata Mentan Amran.

Mentan Amran menambahkan, langkah ini merupakan terobosan besar yang digagas langsung oleh Presiden. Ia menyebut program ini akan berjalan cepat melalui sinergi pemerintah pusat bersama Kementan, Kementerian Dalam Negeri, serta dukungan nyata dari gubernur dan bupati.

“Insya Allah dalam tiga tahun kita melakukan akselerasi untuk merealisasikan target yang diberikan Bapak Presiden. Dengan demikian, masalah pangan bisa kita atasi, suasana pangan nasional semakin terjaga, bahkan kita bisa memperkuat ketahanan pangan dan mendorong ekspor perkebunan untuk mendominasi pasar internasional,” tutup Mentan Amran.(ND)