Pilarpertanian - Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo bersama Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi menghadiri pertemuan rapat pendahuluan (kick off meeting) terkait kajian yang akan dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait tata kelola impor komoditas hortikultura.

Menurut Mentan, kajian ini dilakukan dalam rangka mencapai efektivitas dan efisiensi semua aspek dalam menentukan proses importasi sesuai dengan ketentuan yang ada.

“Selain itu ada aspek lain yang terus diharapkan dikawal oleh KPK melalui Deputi Pencegahan adalah aspek yang terkait masalah perizinan terkait RIPH. Dan kami sudah sepakat dengan Kemendag yang tentu akan diasistensi langsung oleh KPK,” ujar Mentan di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (22/4).

Kehadiran Mentan dan Mendag tersebut menurut Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron merupakan bentuk komitmen perbaikan penyelenggaraan negara yang lebih baik.

“Kehadiran Mentan dan Mendag ini sebagai wujud komitmen, beliau berdua akan terbuka untuk memberikan keterangan dan data yang diperlukan dalam proses pengkajian nanti,”

Kick off meeting pengkajian importasi hortikultura dan 7 komoditas strategis menurut Ghufron penting karena seperti diketahui importasi tersebut melibatkan Kementan dan Kemendag. Keduanya saling menunjang, perizinan di Kemendag, rekomendasi izin atau tidak, ada di Kementan. Dan menurutnya, dalam banyak proses importasi, telah beberapa kali menimbulkan kasus.

“Harapannya apa yang telah terjadi beberapa kali dalam importasi daging, gula, dan lain-lain sebagaimana diketahui bersama, itu kemudian kita tidak hanya dalam rangka penindakan. Supaya holistik, kita telah merekam kasus-kasus maka kemudian selanjutnya kami menindaklanjutinya dengan proses perbaikan sistem agar kasus-kasus tindak pidana korupsi dalam importasi tidak terulang lagi,” kata Ghufron.

Sementara itu, Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan mengatakan telah mengirimkan surat berupa rekomendasi kepada Presiden Joko Widodo. Rekomendasi itu menurutnya hasil kajian KPK yang dilakukan tahun lalu terkait alih fungsi lahan dan subsidi pupuk.

“Surat dari KPK kepada Presiden itu tentang rekomendasi penghentian alih fungsi lahan dan pemberian intensif kepada daerah agar swasembada dapat tercapai lewat lahan pertanian produktif yang jumlahnya semakin berkurang,” kata Pahala.

Lebih lanjut, Pahala menyampaikan bahwa infrastruktur pelaksanaan subsidi pupuk sekarang cukup kuat dengan adanya Sistem Informasi Manajemen Penyuluh Pertanian (Simluhtan) berbasis NIK yang sudah terverifikasi dan sudah bisa digunakan.

Alih fungsi lahan menurut Mentan SYL memang menjadi sesuatu yang sudah kritis bagi kepentingan pertanian jangka panjang. Walaupun menurutnya undang-undangnya sudah ada, yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

“Kendalinya ada di pemerintah daerah melalui penentuan RT/RW. Dan untuk persoalan pupuk, Kementan akan melakukan perbaikan baik dalam ranah regulasi maupun SOP,” pungkasnya.

Sebagai informasi, Kajian yang dilakukan KPK terhadap sistem pengelolaan administrasi di lembaga pemerintahan dan memberikan saran jika sistem pengelolaan administrasi tersebut berpotensi menyebabkan tindak pidana korupsi sesuai Pasal 6 huruf c dan Pasal 9 Undang-undang No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, KPK bertugas melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.(BB)