Pilarpertanian - Sejumlah ketua kelompok tani (Poktan) di Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan akhirnya mengetahui arti dan implementasi pada Kredit Usaha Rakyat (KUR). Syarat utama KUR, petani wajib memiliki Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) yang akan disalurkan kepada gabungan kelompok tani (Gapoktan) dengan kewajiban bagi anggotanya memiliki AUTP.

Informasi lengkap KUR dan AUTP diketahui petani padi irigasi yang berasal dari 27 kabupaten di 11 provinsi ini lewat Pelatihan Literasi dan Edukasi Keuangan (PLEK) yang digelar Kementerian Pertanian RI bersama Program Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Project (IPDMIP).

Mohamad Arifin, Ketua Poktan Raya Belanti di Kecamatan Binuang akui berminat memanfaatkan KUR dan AUTP termasuk resi gudang setelah mengikuti PLEK pada 22-25 September 2020.

“Terima kasih pada pendamping IPDMIP dan penyuluh Kecamatan Binuang, yang telaten mendampingi dan membimbing kami ikuti PLEK selama empat hari,” kata M Arifin dalam testimoninya pada penutupan PLEK di Desa Belanti, Kecamatan Binuang, Tapin pada Jumat (25/9).

Dia mengakui pelatihan IPDMIP sebelumnya mendorong petani irigasi di Kecamatan Binuang, khususnya petani di Poktan-nya bisa panen dua kali setahun. Paham indeks pertanaman (IP) meningkatkan IP 100 menjadi IP 200.

“Setelah ikut PLEK, kami paham manfaat bermitra dengan bank. Di sini ada pendamping dari Bank Kalsel. Sekarang kami paham bagaimana berhubungan dengan bank,” kata Arifin yang mengikuti PLEK bersama istrinya di kediaman masing-masing ketua Poktan peserta PLEK di Tapin.

Bukan hanya Arifin bersama istri, tujuh ketua Poktan di Desa Belanti pun hadiri PLEK dengan istri. Begitu pula 72 ketua Poktan dan penyuluh swadaya dari sembilan desa pada lima kecamatan di Tapin, termasuk Binuang. PLEK digelar simultan di Tapin pada 22 – 25 September 2020.

Kegiatan PLEK di Tapin, Kalsel dan 26 kabupaten di 10 provinsi digelar Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian – Kementan (BPPSDMP) khususnya oleh Pusat Penyuluhan Pertanian (Pusluhtan) selaku National Project Management Unit (NPMU) dari IPDMIP 2020.

“Tantangan tersendiri bagi pendamping, penyuluh dan narasumber. Kesulitan utama mengisi tabel pencatatan usaha tani dan keuangan rumah tangga. Bagaimana penyampaiannya agar dipahami peserta,” kata Aemudin dari Pusluhtan, yang melakukan supervisi di Patin selaku National Project Implementation Unit (NPIU) IPDMIP.

Menurut Aemudin, materi KUR dan AUTP yang berkutat dengan hitung-hitungan selama tiga hari menguras perhatian peserta. Namun, peluang akses perbankan dan asuransi melampaui kesulitan materi pelatihan.

“Mereka melihat pada harapan modal usaha tani KUR bunga rendah, enam persen. Asuransi tani juga menarik, sebagian besar premi disubsidi pemerintah,” kata Aemudin menurut keterangan tertulis dari Pusluhtan.

Wakil Direktur IPDMIP, I Wayan Ediana menambahkan bahwa PLEK memakai video tutorial sebagai bahan ajar serta format laporan keuangan bentuk tercetak.

Menteri Pertanian RI Syahrul Yasin Limpo menaruh perhatian khusus pada IPDMIP. Pasalnya, bertujuan meningkatkan ketahanan pangan, yang berawal dari kemampuan literasi dan akses keuangan bagi petani.

“Pemerintah mendorong dan membantu petani untuk meyakinkan lembaga perbankan bahwa menyalurkan kredit kepada petani tidak akan merugi,” kata Mentan.

Kepala BPPSDMP Dedi Nursyamsi mengatakan PLEK mengulas pengelolaan keuangan, kemudian diteruskan oleh para ketua Poktan dan penyuluh swadaya kepada petani, dengan cara yang mudah dipahami.

“PLEK melakukan pendekatan keluarga sebagai tim yakni suami dan istri. Tujuannya, meningkatkan kapasitas dan pengelolaan keuangan usaha tani,” kata Dedi Nursyamsi.

Khusus AUTP, Dedi mengingatkan pentingnya asuransi menjaga kepentingan petani, terutama melindungi lahan dari bencana dan gagal panen. “Saat itulah asuransi muncul dengan klaim pengganti kerugian untuk petani.” (Aem/LA/ND)