Pilarpertanian - Kementerian Pertanian beserta jajarannya siap menerapkan Sistem Pengendalian Internal (SPI) agar seluruh program kerja bisa berjalan maksimal. Hal ini sekaligus juga menyiapkan Kementan untuk meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang di evaluasi setiap tahunnya.

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengatakan sistem pengendalian pemerintah hukumnya wajib dilaksanakan oleh instansi pemerintah.

“Karena sistem ini merupakan amanah dari peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2008. Tujuannya untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam nilai efektivitas pencapaian sasaran suatu instansi pemerintah,” katanya.

Sementara Kepala BPPSDMP, Dedi Nursyamsi dalam workshop Sistem Pengendalian Internal Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) tahun 2022, Kamis (24/2/2022) mengatakan SPI menjadi kekuatan dan pedoman kita bersama.

“Yang namanya sistem pengendalian internal itu sama dengan pencegahan covid-19. Yang saya maksud sama yang namanya SPI (sistem pengendalian internal) bukan hanya kewajiban Menteri Pertanian, Kepala Badan, Kapus, Sesba, dan Kepala UPT saja. Tapi ini kewajiban seluruh tim pelaksana kegiatan dilingkup BPPSDMP, dan itu dimulai dari seluruh staf sesuai tuppoksinya masing-masing,” ujarnya.

Menurutnya, SPI juga menjadi landasan terhadap penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang hingga kini Kementan telah meraihnya sebanyak 5 kali berturut-turut.

“Alhamdulillah selama lima tahun Kementerian Pertanian mendapatkan titel dari BPK sebagai instansi wajar tanpa pengecualian (WTP). WTP lima tahun dengan cara berkesinambungan ini luar biasa. Tidak sedikit kementerian lain yang nyatanya sampai saat ini belum bisa mencapai WTP,” ujarnya.

Ditambahkannya, hal ini juga harus menjadi konsistensi semua unit kerja. Khususnya di lingkup BPPSDMP.

“Bahkan ada Kementerian yang lain sudah mencapai WTP rontok lagi. Tentu saya apresiasi berikan penghargaan kepada saudaraku dari mulai level yang paling bawah sampai paling atas dengan pencapaian ini,” katanya.

Dalam moment ini, Sekretaris BPPSDMP, Siti Munifah, juga menambahkan kegiatan ini dilaksanakan dengan maksud untuk meningkatkan pemahaman kepada para satlak PI yang ada di lingkup BPPSDMP dalam pengendalian program dasar anggaran agar dapat berjalan lebih efektif, efisien, untuk mencegah korupsi dan gratifikasi, khususnya dalam lingkup BPPSDMP.

“Selain itu, untuk meningkatkan kompetensi dan kualitas komunikasi satlak PI, agar rencana pembangunan sesuai dengan rencana dan sasaran yang telah ditetapkan,” katanya.

Tujuan lainnya adalah untuk meningkatkan peran para pejabat dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pengawalan secara terus menerus.

“Sasaran kegiatan ini adalah unit kerja dan satuan kerja di lingkup BPPSDMP, baik di pusat maupun di UPT, dan satker dekonsentrasi dari provinsi Jawa barat, Banten, dan DKI Jakarta. Serta pelaksana proyek PHLN dalam lingkup BPPSDMP,” jelas Siti Munifah lagi.

Dalam kegiatan yang dilaksanakan secara hybrid ini juga diberikan penghargaan kepada tiga Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang telah melaksanakan SPI secara tepat dan baik di unit kerjanya. Tiga UPT tersebut adalah PPMKP Ciawi, Polbangtan Yoma dan Polbangtan Malang. Indikator penilaian pada aspek integritas pimpinan, kegiatan, anggaran, laporan, indeks penilaian, penghargaan, kerjasama, publikasi pemberitaan dan inovasi TIK. (Cha/ND)