Pilarpertanian - Strategi Presiden Joko Widodo Percepat Swasembada Pangan 2017
Baca Selengkapnya di Pilarpertanian.com
 
Baca Selengkapnya di Pilarpertanian.com
 
Baca Selengkapnya di Pilarpertanian.com
Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
Baca Selengkapnya di Pilarpertanian.com
 
Baca Selengkapnya di Pilarpertanian.com
Oleh sebab itu, setiap pemimpin Indonesia dituntut untuk memiliki solusi yang efektif untuk menangani persoalan-persoalan pangan yang dialami Indonesia. Hal ini juga dialami oleh Presiden Joko Widodo.
Baca Selengkapnya di Pilarpertanian.com
 
Baca Selengkapnya di Pilarpertanian.com
 
Baca Selengkapnya di Pilarpertanian.com
 
Baca Selengkapnya di Pilarpertanian.com
Pada masa kampanyenya, Jokowi telah berjanji kepada masyarakat Indonesia agar Indonesia dapat mencapai kedaulatan pangan, yaitu ketahanan pangan melalui produksi dalam negeri. Dia menjelaskan kedaulatan pangan dapat tercapai melalui empat program utamanya, yaitu : pengendalian impor pangan, penanggulangan kemiskinan petani dan regenerasi petani, implementasi reformasi agraria, pembangunan agribisnis kerakyatan.
Baca Selengkapnya di Pilarpertanian.com
 
Baca Selengkapnya di Pilarpertanian.com
STRATEGI SWASEMBADA PANGAN TAHUN 2017
Baca Selengkapnya di Pilarpertanian.com
Presiden Jokowi dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Selasa, (6/12/2016)mengungkapkan bahwa 70 persen anggaran Kementerian Pertanian 2017 akan difokuskan pada pengadaan sarana dan prasarana penunjang lahan sawah. Terutama sarana dan pra sarana yang berkaitan dengan pengairan. “Nilainya kurang lebih Rp 16,6 triliun,” tegasnya. Lebih lanjut Jokowi menjelaskan, sarana dan pra sarana pengairan akan menjadi fokus karena perbandingan jumlah fasilitas pengairan dengan luas lahan di Indonesia masih timpang. Sebagai contoh, dari luas lahan persawahan 8,1 juta hektare, baru 4,1 juta hektare yang bisa dialiri irigasi. Itupun, katanya masih perlu dilakukan beberapa perbaikan dan normalisasi.
Baca Selengkapnya di Pilarpertanian.com
 
Baca Selengkapnya di Pilarpertanian.com
Contoh lain katanya, masih terdapat 5,2 juta hektare lahan tadah hujan atau ladang yang perlu dibuatkan kantong air atau embung. Tujuannya, agar bisa menanam dan memanen dua kali dalam setahun, imbuhnya.
Baca Selengkapnya di Pilarpertanian.com
“Tidak ada pilihan lain kecuali kita mengembangkan sum­ber-sumber air seperti normalisasi sungai, memperbaiki saluran imigrasi primer dan sekunder, serta membangun embung. Jika ini dilakukan dengan tepat, mantan Gubernur DKI ini yakin swasembada pangan akan lebih cepat dicapai”, tegasnya.
Baca Selengkapnya di Pilarpertanian.com
 
Baca Selengkapnya di Pilarpertanian.com
SKEMA KUR SESUAI KARAKTERISTIK KOMODITAS
Baca Selengkapnya di Pilarpertanian.com
Presiden Jokowi juga menjelaskan bahwa optimalisasi lahan pertanian juga bisa dicapai dengan memaksimalkan akses petani terhadap kredit usaha rakyat (KUR) demi mendapat modal untuk pengadaan sarana prasarana penunjang oleh petani. Menurutnya, data yang diperoleh sampai dengan 31 juli 2016, penyaluran KUR sebesar 68 persen adalah pada sektor besar dan eceran, sedangkan KUR yang disalurkan untuk sektor pertanian dan kehutanan hanya 15 persen.
Baca Selengkapnya di Pilarpertanian.com
 Meskipun pemerintah telah berkali-kali menyatakan pinjaman KUR bisa tidak pakai agunan, tapi dalam pelaksanaannya, bank tidak akan memberikan kredit kepada petani kalau tidak ada agunan. Pihak perbankan masih meyakini bahwa sektor pertanian di Indonesia penuh resiko yang belum dikelola dengan skala industri. Jokowi melihat, skema penyaluran KUR masih bersifat umum. Untuk itu, dia minta dibuatkan skema khusus untuk alokasi KUR di sektor pertanian yang didasarkan pada karakteristik komoditas yang jadi prioritas.
Baca Selengkapnya di Pilarpertanian.com
 
Baca Selengkapnya di Pilarpertanian.com
Sementara, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Enny Sri Hartati mengatakan yang harus dilakukan pemerintah sekarang ini adalah, Pertama, memulihkan daya beli masyarakat. “Harus ada upaya stabilisasi harga kebutuhan pokok dengan memperkuat lembaga buffer stock, mengefisiensikan jalur distribusi kebutuhan pokok dari produsen ke konsumen. Juga mengoptimalkan program-program jaminan sosial yang tepat sasaran. Kedua, pemerintah harus melakukan upaya untuk mendorong efektifitas stimulus fiskal. Caranya, pemerintah harus meningkatkan peran fiskal, memfokuskan belanja pemerintah yang memberikan dampak langsung pada peningkatan daya beli masyarakat. Ketiga, pemerintah harus berkoordinasi dengan otoritas moneter dalam rangka stabilisasi nilai tukar rupiah, seperti mengoptimalkan masuknya devisa hasil ekspor (DHE) serta melakukan pelonggaran pengetatan likuiditas. Keempat, pemerintah harus mendorong bergeraknya sektor riil dengan percepatan penyediaan infrastruktur dasar, seperti penyediaan listrik dan sarana transportasi.
Baca Selengkapnya di Pilarpertanian.com
 
Baca Selengkapnya di Pilarpertanian.com
Pemerintah katanya juga harus meningkatkan iklim investasi melalui debirokratisasi perizinan, pemberian insentif fiskal melalui tax holiday dan tax allowance, dan memperbesar skema pendanaan bagi sektor UMKM. “Juga memberikan subsidi dan insentif bagi sektor pertanian, perikanan dan kelautan, ujar Enny. (RS)