Tingkatkan Produksi, Kementan Mendukung Program Jagung di NTT
Tingkatkan Produksi, Kementan Mendukung Program Jagung di NTT
Pilarpertanian - Kementan mendukung sepenuhnya setiap program upaya meningkatkan produksi setiap komoditas seperti halnya Program TJPS-PK di Provinsi NTT yang dinilai dapat berdampak positif terhadap produksi komoditas jagung juga terhadap ekonomi petani di NTT. Tanam Jagung Panen Sapi Pola Kemitraan (TJPS-PK) merupakan program pertanian terintegrasi antara tanaman pangan dengan peternakan yang bertujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan dan ketahanan ekonomi masyarakat yang dilaksanakan dengan pola kemitraan antara masyarakat, pemerintah dan dunia usaha. Disebut ekosistem pembiayaan karena program ini dibiayai sepenuhnya oleh Lembaga Jasa Keuangan (LJK). Seluruh kebutuhan sarana produksi disediakan oleh perusahaan pembeli hasil jagung (off taker) dengan jenis dan spesifikasi sarana produksi ditetapkan oleh Dinas Pertanian Provinsi NTT.
Hasil produksi jagung petani dibeli oleh off taker dengan harga yang berlaku pada saat pembelian dan tidak melampaui batas harga terendah yang telah disepakati. Selain jagung untuk pakan ternak, NTT juga menanam jagung komposit untuk konsumsi langsung. Aspek budidaya dan penyiapan penangkar benih jagung komposit dan lokal yang unggul, sehingga benih akan tersedia secara berkelanjutan.
Lucky Frederich Koli, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT mengatakan Pada tahun 2021, luas tanaman jagung di NTT mencapai lebih kurang 305 ribu ha dengan produksi sekitar 735.000 ton atau rata-rata produksi 2,4 ton per ha. Produktivitas jagung di NTT tergolong rendah, jika dibandingkan dengan produktivitas jagung nasional yang sudah mencapai 5,09 ton per ha. Permasalahan utama rendahnya produktivitas tanaman jagung adalah keterbatasan modal usaha dan jaminan pemasaran hasil. Salah satu faktor yang paling menentukan dalam peningkatan produksi tanaman jagung adalah ketersediaan sarana produksi berupa : benih unggul, pupuk, obat-obatan, dengan dukungan alsintan sehingga memudahkan petani saat penanaman dan panen.
“Kondisi ini memicu pemerintah untuk menyiapkan program yang diharapkan mampu menjadi solusi atas berbagai permasalahan petani dalam skema ekosistem pembiayaan pertanian yang dengan tagline tanam jagung panen sapi yang dikembangkan dengan pola kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha. Kemiskinan adalah fenomena pertanian, Jika pembangunan pertanian dan pangan sukses, kemiskinan di NTT pasti turun,” jelas Lucky.
Lucky Frederich Koli menambahkan, sasaran produksi 7 ton/ha adalah cara Pemerintah untuk meningkatkan pendapatan masyarakat karena semakin tinggi produksi akan semakin tinggi pendapatan. Karena itu dibutuhkan kerja kolaborasi dengan melibatkan berbagai stakeholders untuk menjamin semua arahan dan desain dalam program TJPS PK dapat berjalan sesuai yang diharapkan.
“Salah satu pendekatan kolaboratif adalah dengan konsep penta helix atau multi-pihak, melibatkan : unsur pemerintah, akademisi, badan atau pelaku usaha, masyarakat atau komunitas, dan media bersinergi dalam satu kesatuan gerak untuk melipatgandakan input sebagai kekuatan besar yang memiliki daya ungkit dalam menggerakkan pengelolaan sumber daya lokal untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat, melalui penyediaan pembiayaan, jaminan pemasaran hasil, penerapan inovasi dan teknologi, serta pelatihan dan pendampingan” tambahnya.
Sementara itu, Direktur Jenderal Tanaman Pangan, Suwandi menyambut baik dan mengapresiasi program ini, ia berharap dengan program semacam ini dapat meningkatkan produktivitas jagung, meningkatnya ketahanan pangan dan ketahanan ekonomi petani, terjadi perubahan cara pikir (mindset) masyarakat dalam mengelola sumber daya lokal, meningkatnya luas tambah tanam dan indeks pertanaman, meningkatnya pendapatan petani dan meningkatnya produktivitas tenaga kerja perdesaan.
“Kami mendukung sepenuhnya dan mengapresiasi program atau gerakan ini, tentunya saya berharap ini bisa jalan sesuai dengan apa yang di targetkan dan mampu mengangkat kehidupan petani agar semakin maju, mandiri, modern dan mampu mengatasi kemiskinan dan mendatangkan roda perekonomian desa,” tutup Suwandi.(ND)