Pilarpertanian - Ketua Komite II DPD RI, Yorrys Raweyai meminta pemerintah untuk segera membatalkan impor beras 2 juta ton. Menurutnya, kebijakan impor adalah kebijakan keliru mengingat saat ini petani baru saja menggelar panen raya. Jangan sampai, kata dia, kebijakan tersebut malah mengganggu harga beras di tingkat bawah.

“Kok jadi begini (impor). Padahal kan beras kita cukup. Apalagi saat ini para petani baru saja menggelar panen raya. Jadi saya berharap pemerintah membatalkan kebijakan impor,” ujar Yorrys saat menggelar rapat kerja bersama jajaran Kementan, Selasa, 11 April 2023.

Yorrys mengaku dalam waktu dekat pihaknya akan segera berkoordinasi baik dengan Bulog maupun Kementerian Perdagangan untuk membicarakan rencana impor. Dia berharap, petani tetap menjadi pihak yang diuntungkan dan mendapat berbagai kemudahan.

“Jangan sampai, mereka yang panen raya kita yang di atas ini berpikir impor. Saya kira bagaimanapun juga petani itu harus dalam posisi yang diuntungkan bukan dirugikan. Dan mereka harus diberi kemudahan,” katanya.

Senada, Anggota Komite II DPD RI, Aji Mirni Mawarni meminta Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk memaksimalkan penyerapan panen raya ketimbang berpikir impor yang jelas-jelas merugikan nasib petani. Baginya, impor bukan pilihan tepat dalam memenuhi cadangan beras pemerintah atau CBP.

“Jangan berpikir impor dulu dong. Tapi maksimalkan serapan beras petani. Saya kira alasan Bulog mengenai standar beras yang tidak masuk kualifikasi itu adalah alasan yang tidak masuk akal. Harusnya mau beras petani bagus atau tidak bagus Bulog harus tetap menyerap,” katanya.

Sekali lagi, Mirni meminta pemerintah untuk berpikir rasional dan masuk akal sebelum menentukan kebijakan impor. Penuhi kebutuhan masyarakat baik yang ada di kota maupun desa dengan hasil produksi dalam negeri.

“Sekali lagi saya tegaskan disini jangan berpikir impor, tapi seraplah gabah petani secara maksimal agar mereka juga mendapat keuntungan,” jelasnya.(ND)