Pilarpertanian - Para penyuluh pertanian di Kabupaten Jombang bergerak cepat usai Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Jogoroto di-launching sebagai BPP Kostratani. Para penyuluh bergerak cepat menyiapkan data sebagai bahan pelaporan utama yang akan disampaikan ke Agriculture War Room (AWR) di Kementerian Pertanian.

Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (SYL) menyampaikan bahwa Kostratani adalah gerakan pembaharuan pertanian untuk mendorong keberhasilan pembangunan pertanian.

“Gerakan Kostratani akan kita perkuat. Karena, Kostratani akan menjadi tempat pusat data dan informasi. Kita bisa memantau perkembangan pertanian daerah dengan memanfaatkan Kostratani. Oleh karena itu, kita butuh dukungan SDM yang berkualitas yang bisa bekerja maksimal,” tuturnya, Sabtu (22/08).

Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) Kementan, Dedi Nursyamsi mengutarakan hal serupa.

“Penguatan BPP Kostratani untuk mendukung gerakan pembangunan pertanian dilakukan dengan berbagai cara. Seperti pendampingan dan pengawalan gerakan pembangunan pertanian dan kolaborasi penyuluh pertanian dan petugas teknis fungsional lainnya,” terang Dedi Nursyamsi.

Sementara Sekretaris BPPSDMP Kementan, Siti Munifah menyampaikan bahwa BPP memiliki peran strategis.

BPP Kostratani bukan hanya sebagai pusat data dan informasi, tetapi juga sebagai pusat gerakan pembangunan pertanian, sebagai pusat pembelajaran, sebagai pusat konsultasi agribisnis dan sebagai pengembangan jejaring kemitraan.

“Kelima peran BPP dapat dioptimalkan dengan memanfaatkan IT. Hal itu dimaksudkan agar data yang disampaikan ke Agriculture War Room (AWR) adalah data tunggal dan terkini,” tutur Siti Munifah.

Sejalan dengan hal itu, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Jombang, Priadi, sangat mendukung program Kostratani. Ia menyampaikan reorientasi peran BPP menjadi BPP Kostratani akan memaksimalkan peran dan fungsi BPP untuk mendukung kedaulatan pangan.

“Selama ini, belum ada biaya operasional BPP, apabila ada dukungan sarana prasarana di BPP akan sangat mendukung peran strategisnya. Untuk mendukung program Kostratani, Kabupaten Jombang memiliki dua fokus kegiatan yang akan dilakukan yaitu pengembalian kesuburan tanah dan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan,” tegas Priadi,

Hadir juga, anggota komisi IV DPR RI, Ema Umiyyatul Chusna. Ia mengatakan bahwa petani dapat berkonsultasi dan mendapat solusi di BPP Kostratani.

“Itu adalah fungsi BPP sebagai pusat konsultasi agribisnis. Program Kostratani memerlukan sinergisitas antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten untuk mewujudkan bersama kedaulatan pangan,” ujar Ema.(ND)