Pilarpertanian - Pilar – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman bersama Wakil Gubernur Jawa Barat (Jabar), Dedy Mizwar, Bupati Garut, Rudy Gunawan, Ketua KPPU, Syarkawi Rauf, Kasdam III/Siliwandi, dan Gerakan Pemuda Tani (Gempita) Garut melakukan panen raya padi di Desa Mancagahar, Kecamatan Pameumpeuk, Garut, Selasa (6/2/2018). Adapun luas panennya 800 ha dari hamparan seluas 2.400 ha.
Baca Selengkapnya di Pilarpertanian.com
Hadir pada kegiatan ini Kepala Badan Karantina Pertanian, Banun Harpini selaku Penanggung Jawab Program Upaya Khusus (Upsus) Jabar.
Baca Selengkapnya di Pilarpertanian.com
“Alhamdulillah kita panen di Jawa Barat, rencana total panen di Jawab Barat 230.000 hektar di bulan Februari. Kita melihat ada produksi total 1,6 juta ton gabah. Kalau setara beras sekitar 800 ribu ton. Ini baru di bulan februari,”kata Mentan.
Baca Selengkapnya di Pilarpertanian.com
Amran menyebutkan, masuknya musim panen ini menyebabkan harga gabah atau beras turun. Hasil diskusi dengan petani Garut, harga gabah sudah turun Rp 700 per kg. Begitu pun di Sumsel, Jawa Timur, Jawa Tengah turun. Bahkan di Sukabumi turun menjadi Rp4.000-an.
Baca Selengkapnya di Pilarpertanian.com
“Bahkan kami sudah terima laporan bahwa harga Rp3.800 per kilogram. Kami terima laporan kemarin pagi. Siang kami langsung rapat membentuk Tim Penyerapan Gabah (Sergap) di wilayah Indonesia agar petani tidak rugi,” sebutnya.
Baca Selengkapnya di Pilarpertanian.com
Terkait hal ini, Amran mengatakan, Kementan telah menandatangani nota kesepahaman dengan Bulog, Dirut BRI, Babinsa dan semua pihak terkait untuk bersinergi menyerap gabah atau beras petani.
Baca Selengkapnya di Pilarpertanian.com
“Sekarang kita fokus serap gabah, kami langaung ke gabah. Kan ada harga fleksibiltas gabah sekarang hingga Rp 4.200/kg. Tapi kalau ada yang mau beli diatasnya silahkan,” ujarnya Mentan.
Baca Selengkapnya di Pilarpertanian.com
“Kami sudah bentuk Tim, untuk wilayah sentra produksi padi seluruh Indonesia. Jadi total serapan bisa 2,2 juta ton berad sampai Juni atau 4,4 juta ton gabah. Ini sudah menjadi keputusan,” imbuh Amran.
Baca Selengkapnya di Pilarpertanian.com
Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Barat, Dedy Mizwar mengungkapkanMenteri Pertanian Andi Amran Sulaiman sangat perhatian kepada sektor pertanian di Jawa Barat. Pasalnya, Kementerian Pertanian (Kementan) telah memberikan bantuan atau fasilitas secara gratis kepada petani, yakni benih, alat mesin pertanian dan pendampingan.
Baca Selengkapnya di Pilarpertanian.com
“Jadi keterlaluan kalau petani tidak sejahtera. Dan kami tolak impor karena menyengsarakan petani,” ungkapnya.
Baca Selengkapnya di Pilarpertanian.com
Ke depan untuk meningkatkan produksi dan mendukung stok beras nasional, Pemerintah Provinsi Jabar akan fokus mengelola potensi lahan pertanian di bagian Selatan. “Kebutuhan beras di Jabar mencapai 4,6 juta ton per tahun”, katanya.
Baca Selengkapnya di Pilarpertanian.com
“Sementara produksi di Jabar mencapai 8 juta ton per tahun, sehingga surplus 3,4 juta ton,” sebut Dedy Mizwar.
Baca Selengkapnya di Pilarpertanian.com
Senada dengan Wagub Jabar, Bupati Garut, Rudy Gunawan menegaskan Kab. Garut terdepan mewujudkan kedaulatan pangan. Untuk itu, kami menolak impor beras dan jagung demi melindungi dan mensejahterakan petani.
Baca Selengkapnya di Pilarpertanian.com
“Siapa pun menteri yang mengatakan impor itu adalah menteri yang tidak pro kepada petani,” tegasnya.
Baca Selengkapnya di Pilarpertanian.com
“Kabupaten Garut tidak hanya unggul dalam produksi beras, tapi 51 persen produksi jagung dari Garut. Jadi sekali lagi kami tegaskan, kami, pemda dan petani Kab. Garut tolak impor beras dan jagung,” sambung Rudy.
Baca Selengkapnya di Pilarpertanian.com
Ketua Gerakan Pemuda Tani (Gempita) Garut, Dendi Ryadi Ranudinata, yang mewakili petani menegaskan produksi padi dan jagung sudah mencukupi kebutuhan sendiri, sehingga tidak diperlukan beras impor. Apalagi potensi lahan tidur seperti di Garut masih banyak yakni mencapai 70 ribu ha.
Baca Selengkapnya di Pilarpertanian.com
“Jika ini dioptimalkan atau dikelola, stok beras maupun jagung bertambah. Jadi impor beras dan jagung yang sudah diputuskan baiknya jangan masuk ke negara kita, tapi disandarkan saja di negara lain. Petani harus kita sejahterakan,” tegasnya.(RS)