Pilarpertanian - Wakil Menteri Pertanian (Wamentan), Harvick Hasnul Qolbi menghadiri pembukaan Rapat kerja Pertanahan dan Kehutanan 2023 yang diselenggarakan oleh SKK Migas di Surabaya, Jawa Timur, Rabu (13/9/2023). Kegiatan tersebut merupakan dukungan sinergi program ketahanan energi dan pangan.

Dalam sambutannya, Wamentan Harvick menyampaikan kegiatan hulu migas dengan pertanian tak terhindarkan. Sebab, pembangunan infrastruktur migas sering kali berada di area yang telah ditetapkan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).

“Saat ini terdapat sekitar 200 kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKS) yang melaksanakan kegiatan operasi hulu migas di Indonesia, oleh karena itu dipandang perlu untuk diberikan pemahaman dan pengertian terkait LP2B agar tak mengganggu produksi pangan kita,” katanya.

Wamentan mengungkapkan, pada tahun 2022, Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian telah mengalokasikan kegiatan Rekomendasi Perlindungan LP2B kepada 52 Dinas Pertanian Kabupaten/Kota di 12 Provinsi.

Namun, tambahnya, jika terjadi alih fungsi LP2B untuk kepentingan umum, seperti pembangunan infrastruktur minyak dan gas bumi, maka hal itu harus merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 59 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 81 Tahun 2013.

“Saya berharap kegiatan ini dapat menciptakan sinergi yang baik antara SKK Migas-Kontraktor KKS selaku pelaku industri hulu migas dengan Kementerian Pertanian sebagai regulator di sektor pertanian, sehingga kegiatan operasi hulu migas dapat berjalan sesuai rencana kerja yang telah ditetapkan dan sektor pertanian tidak kehilangan area produksinya demi tercapainya ketahanan pangan nasional,” harapnya.

Sementara itu, Deputi Dukungan Bisnis SKK Migas Rudi Satwiko menyampaikan komitmen SKK Migas dan KKKS untuk menjalankan kegiatan operasi hulu migas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun dibutuhkan adanya terobosan dalam proses alih fungsi LP2B.

Rudi menambahkan, keberadaan dan penetapan LP2B belum banyak diketahui oleh Kontraktor KKS yang bekerja di bawah naungan SKK Migas. Sehingga dalam penyusunan rencana kerja dan biaya operasi, belum mempertimbangkan dan memperhitungkan tata waktu dan biaya yang timbul akibat pelaksanaan alih fungsi.

“Melalui Raker ini diharapkan hal-hal tersebut dapat dituntaskan agar kedepannya tidak ada lagi permasalahan lahan untuk operasi hulu migas yang berurusan dengan LP2B,” ujar Rudi.

Dalam kegiatan tersebut, turut dihadiri Tenaga Ahli Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR/BPN) Arie Yuriwin, Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR Dwi Hariyawan, Direktur Perluasan dan Perlindungan Lahan Ditjen PSP Kementerian Pertanian Baginda Siagian, serta Bupati Banggai Sulawesi Tengah Amirudin.(PW)