Pilarpertanian - Kementerian Pertanian (Kementan) menegaskan komitmennya memperkuat sinergi dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam upaya mewujudkan kemandirian bangsa melalui penguatan sektor pertanian.

Komitmen tersebut disampaikan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman dalam Sidang Pleno ke-IV Munas XI MUI Tahun 2025 bertajuk “Meneguhkan Peran Ulama untuk Mewujudkan Kemandirian Bangsa dan Kesejahteraan Rakyat” yang digelar di Hotel Mercure Ancol, Jakarta (21/11/2025).

Dalam forum tersebut, Mentan Amran menegaskan bahwa berbagai capaian besar sektor pertanian dalam satu tahun terakhir tidak terlepas dari peran, doa, serta bimbingan para ulama MUI. Ia menyampaikan bahwa nasihat dan tausiyah ulama selama ini menjadi pedoman penting dalam menjalankan amanah negara.

“Capaian target Presiden untuk empat tahun, alhamdulillah Insya Allah tercapai dalam satu tahun. Itu berkat doa dan nasihat para alim ulama MUI se-Indonesia. Saya hanya melaksanakan fatwa dan nasihat ulama,” ujar Mentan Amran.

Ia menekankan pentingnya menegakkan kebenaran dan keadilan, termasuk dalam memberantas mafia pangan, perilaku serakah (serakahnomics), dan tindakan koruptif yang merugikan rakyat. Mentan Amran menyampaikan bahwa hingga saat ini terdapat 75 tersangka yang telah diproses Satgas Polri dalam satu tahun terakhir.

“Jika kita membiarkan ketidakbenaran, itu sama saja membiarkan kejahatan berkembang. Mafia dan koruptor tidak boleh dibiarkan. Banyak yang bilang saya kejam, tetapi justru kejam adalah mereka yang membiarkan ketidakbenaran,” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa langkah tegas di internal Kementan, termasuk pencopotan pegawai, dilakukan berdasarkan nilai moral dan nasihat para ulama.

“Saya merasa menjadi perpanjangan tangan MUI dalam menegakkan amanah ini,” ujar Mentan Amran.

Dalam kesempatan tersebut, Mentan Amran mengajak MUI untuk bersinergi dalam pemanfaatan lahan-lahan milik ulama, pesantren, dan lembaga keagamaan yang berada di bawah MUI. Ia meminta agar setiap lahan yang belum dimanfaatkan segera diusulkan kepada Kementan agar dapat ditanami melalui program nasional.

“Jika MUI atau ulama memiliki lahan yang belum ditanami, kirimkan proposal ke kami atau langsung ke saya. Kami akan tanami. Ini hibah, bagian dari program Presiden yang berpihak kepada rakyat,” jelas Mentan Amran.

Ia menjelaskan bahwa pemerintah menargetkan perluasan lahan produktif hingga 870 ribu hektare di seluruh Indonesia dengan dukungan anggaran sekitar Rp10 triliun, termasuk untuk hilirisasi komoditas perkebunan. Untuk mempercepat koordinasi, Mentan Amran meminta MUI menunjuk satu pintu komunikasi yang terintegrasi.

Mentan Amran turut memaparkan bahwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), produksi beras nasional periode Januari–Desember 2025 mencapai 34,77 juta ton, posisi terbaik sepanjang sejarah Indonesia. Sementara itu, lembaga internasional seperti USDA dan FAO turut memproyeksikan prospek positif bagi produksi beras nasional. USDA memperkirakan produksi 2024–2025 mencapai 34,6 juta ton, sementara FAO memproyeksikan peningkatan hingga 35,6 juta ton pada musim tanam 2025–2026.

Selain itu, Mentan Amran menegaskan pentingnya hilirisasi sebagai pilar utama kemandirian bangsa. Ia mencontohkan hilirisasi kelapa yang mendongkrak nilai ekonomi secara signifikan.

“Harga kelapa mentah hanya Rp3.000 per butir. Tapi kalau diolah jadi coconut milk atau coconut water, nilainya bisa Rp40.000 hingga Rp50.000 per butir. Nilai tambah ini sangat besar dan langsung berdampak pada kesejahteraan petani,” jelas Mentan Amran.

Ketua Umum MUI KH. Anwar Iskandar mengapresiasi langkah strategis Kementan yang dinilainya sejalan dengan amanah kemandirian bangsa.

“Kemandirian mencakup ekonomi, pertanian, politik, dan lainnya. Apa yang dilakukan Pak Menteri Pertanian ini adalah bagian dari kemandirian itu. Indonesia memiliki potensi luar biasa, dan jika dioptimalkan, bukan hanya mandiri tetapi bisa menjadi negara maju bahkan superpower,” ujarnya.

KH. Anwar menegaskan bahwa program pertanian yang dijalankan Kementan merupakan bentuk rasa syukur atas karunia Allah berupa potensi alam Indonesia yang sangat kaya, yang harus dijaga melalui persatuan, kerukunan, dan sinergi ulama–pemerintah.

Kolaborasi ulama dan pemerintah diyakini menjadi fondasi penting dalam menghadapi krisis moral, memberantas mafia pangan, memperkuat ketahanan pangan, dan membawa Indonesia menuju kemandirian serta posisi sebagai kekuatan besar dunia.(ND)