Pilarpertanian - Pilar – Pemanfaatan anggaran dari Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN) sudah diatur secara efektif, efisien dan akuntabel serta digunakan sebaik-baiknya untuk pembangunan Indonesia.
Baca Selengkapnya di Pilarpertanian.com
Sebagai apresiasi terhadap pengelolaan PHLN ini, Kementerian Keuangan memberikan penghargaan kepada pengelola PHLN terbaik yang diserahkan disela acara Workshop Pinjaman dan Hibah, Kamis, 19 Juli 2018 di Gedung Priyadi Prapto Suharjo, Kementerian Keuangan.
Baca Selengkapnya di Pilarpertanian.com
Balitbangtan yang memperoleh dan mengelola pinjaman luar negeri dari World Bank yang dikelola melalui SMARTD (Sustainable Management of Agricultural Research and Technology Dissemination) dinobatkan sebagai Executing Agency (lembaga pengelola pinjaman) Pengelola Kas Pinjaman dan Hibah Luar Negeri Peringkat 1 dalam kategori “Kinerja Pengelolaan Kas PHLN”.
Baca Selengkapnya di Pilarpertanian.com
Penghargaan diserahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Dr. Marwanto Harjowiryono dan diterima langsung oleh Sekretaris Balitbangtan Dr. Muhammad Prama Yufdy.
Baca Selengkapnya di Pilarpertanian.com
Usai penyerahan penghargaan, Dirjen Perbendaharaan menyampaikan bahwa pemberian dan penetapan penghargaan pengelolaan pinjaman luar negeri dan hibah ini dilakukan dengan pengukuran kinerja dengan menggunakan metode dan instrumen yang akuntabel.
Baca Selengkapnya di Pilarpertanian.com
“Instrumen ini untuk mengevaluasi unsur-unsur penting pengelolaan pinjaman luar negeri terutama oportunity cost of holding cash dan opini supervisi yang menekankan pada aspek pengelolaan proyek dan pendampingan konsultan,” ujar Dirjen.
Baca Selengkapnya di Pilarpertanian.com
Balitbangtan mendapat penghargaan karena memperoleh nilai tertinggi secara nasional, yang disusul oleh dua proyek pinjaman luar negeri pada Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian PUPR. 
Baca Selengkapnya di Pilarpertanian.com
Muhammad Prama Yufdy saat dikonfirmasi menyatakan bahwa ini merupakan kinerja bersama terkait pengelolaan keuangan yang di Kementerian Pertanian yang juga telah dinyatakan WTP. (RS)