Pilarpertanian - Pilar – Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap upaya penyedian bahan pangan yang sehat dan aman konsumsi, serta diproduksi secara arif dengan mempertimbangkan kaidah-kaidah pelestarian lingkungan. Berbagai pihak terkait mulai melakukan reorientasi terhadap manajemen produksi pertaniannya.
Baca Selengkapnya di Pilarpertanian.com
Salah satu gerakan yang cukup menguat akhir abad 20 dan awal abad 21 ini adalah gerakan kembali ke alam (back to nature) yang salah satunya diterjemahkan pada konsepsi sistem pertanian organik.
Baca Selengkapnya di Pilarpertanian.com
Untuk mendorong dan mendukung tumbuh dan berkembangnya prinsip-prinsip pertanian organik yang ramah lingkungan tersebut, Kementerian Pertanian (Kementan) memprogramkan pengembangan 1000 desa pertanian organik sejak tahun 2016. Pengembangan 1000 desa pertanian organik merupakan salah satu upaya peningkatan daya saing dan perwujudan kemandirian ekonomi melalui kedaulatan pangan.
Baca Selengkapnya di Pilarpertanian.com
Namun pada pelaksanaan program Pengembangan 1000 Desa Pertanian Organik tersebut masih ada permasalahan substantif yang dihadapi, seperti terbatasnya kemampuan dan pengetahuan Sumber Daya Manusia (SDM) petani atau pelaku usaha serta kelembagaan kelompok tani atau gabungan kelompok tani (poktan atau gapoktan) yang belum berkembang.
Baca Selengkapnya di Pilarpertanian.com
Untuk itu perlu adanya penguatan kompetensi terhadap SDM berupa pelatihan berbasis kompetensi. Sejalan dengan hal tersebut, Kementan telah menyiapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) yang telah dikemas dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) sejak tahun 2017 di bidang Pertanian Organik.Kepala Pusat Pelatihan Pertanian, Bustanul Arifin Caya mengatakan “Sangat penting halnya keberhasilan suatu program harus didukung oleh SDM yang kompeten, tidak hanya produk dan lembaganya saja yang disertifikasi, SDM-pun perlu disertifikasi”.
Baca Selengkapnya di Pilarpertanian.com
“Melalui pelatihan berbasis kompetensi yang mengacu terhadap SKKNI dan KKNI, maka akan tercipta SDM kompeten yang nantinya dapat mengembangkan pertanian organik di daerahnya masing-masing”, ujar Bustanul. (bs)