Pilarpertanian - Badan Pangan Nasional (Bapanas) tengah menjadi sorotan. Itu lantaran dalam sepekan terakhir, mereka mengusulkan impor beras untuk menjaga stabilitas harga di pasaran.

Ekonom Universitas Trilogi, Muhammad Karim, heran dengan usulan Bapanas tersebut. Karim melihat tak ada urgensi pemerintah untuk melakukan impor beras, lantaran kondisinya masih cukup.

“Kan BPS sudah merilis. Pasokan (beras) kita cukup, untuk apa (impor),” kata Karim dalam keterangannya, Senin (1/12).

Karim justru mempertanyakan ngototnya Bapanas ‘menggaungkan’ wacara impor. Lantaran disisi lain para petani sudah memasuki masa panen. “Ini kepentingannya apa impor. Seperti memburu rente. Ngotot betul,” tegas mantan aktivis tersebut.

Dia meminta pemerintah tak gegabah dan mengkaji lebih mendalam terkait hal ini. Karena ketika keran impor dibuka, maka korbannya adalah para petani. “Jangan sampai kita banjir beras impor, sementara hasil panen dalam negeri tak terserap. Kasus beras busuk yang lalu-lalu jangan sampai terulang,” sindir Karim.

“Hindari lah kepentingan-kepentingan politik, cuan, rente. Fokus stabilkan pangan. Sejahterakan petani,” lanjutnya.

Dalam kesempatan itu, Karim juga menyoroti ihwal perdebatan yang terjadi antara Kepala Bapanas dengan Dirjen Tanaman Pangan Kementan, Suwandi. Karim menilai tidak sepatutnya dipertontonkan di depan publik.

“Menurut hemat saya ini terjadi karena adanya kontradiksi kewenangan di tubu Bapanas. Beberapa tugas lembaga seperti Bulog dan Kementan, tumpang tindih dengan Bapanas,” beber Karim.

“Saya pikir Presiden Joko Widodo harus turun tangan supaya tidak jadi bola liar. Harus dipastikan, posisi Bapanas ini apa. Fokusnya produksi pangan nasional, stabilitasi harga pangan, atau memang buat urusan impor saja,” kelakar Karim.

Dia berharap ada komunikasi yang intensif antara Bulog, Bapanas, dan Kementan. Sehingga mis komunikasi yang terjadi bisa diselesaikan. “Karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak,” pungkasnya.(ND)