Pilarpertanian - Pilar – Selama empat tahun pemerintahan Jokowi-JK, kinerja Kementerian Pertanian (Kementan) di bawah komando Andi Amran Sulaiman rupanya dinilai berhasil oleh Institut Pertanian Bogor (IPB) dan Pengamat Politik Pangan Universitas Trilogi, Muhamad Karim. Keberanian dan keberhasilan dalam memerangi mafia pangan serta peningkatan produktivitas pertanian merupakan produk nyata keberhasilan kebijakan dan program Kementan.
Baca Selengkapnya di Pilarpertanian.com
“Saya yakin menteri yang paling berani melawan mafia pangan. Tepuk tangan untuk beliau. Pak Menteri Amran ini pun selalu hadir diundang IPB. Saat ini merupakan era kolaborasi bukan kompetisi, sehingga kerjasama antar universitas dan antar Lembaga sangat diperlukan,” demikian dikemukakan Rektor IPB, Arif Satri dalam sambutannya pada Seminar Nasional Ketahanan Pangan untuk Kedaulatan Bangsa yang diselenggarakan di Kampus IPB, Kamis (24/01/2019).
Baca Selengkapnya di Pilarpertanian.com
Seminar ini IPB bersama Forum Rektor Indonesia (FRI) dan didukung Himpunan Alumni IPB. Seminar dibuka Rektor IPB, Arif Satria dan dilanjutkan dengan keynote speech oleh Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman tentang Kebijakan Pangan Indonesia.
Baca Selengkapnya di Pilarpertanian.com
Arif Satria menambahkan bentuk kontribusi IPB dalam memecahkan berbagai persoalan dan mewujudkan kedaulatan pangan nasional, saat ini IPB telah meluncurkan konsep AgroMaritim 4.0, sehingga ke depannya sektor pertanian mulai mengarah ke teknologi 4.0. Kongkretnya, di hulu mengarah ke precision farming, best management, appropriate fertilizer, bibit unggul dan sampai dengan digital logistic.
Baca Selengkapnya di Pilarpertanian.com
“Teknologi blockchain juga sudah mulai digunakan. Dengan teknologi ini semua bisa saling mengontrol informasi dengan adanya perkembangan teknologi. IPB dengan konsep Agro-Maritim 4.0 berkomitmen untuk mengantarkan pemanfaatan teknologi khususnya di sektor pertanian,” ujarnya.
Baca Selengkapnya di Pilarpertanian.com
Senada dengan Rektor IPB, di tempat terpisah, Pengamat Politik Pangan Universitas Trilogi, Muhamad Karim mengatakan keberhasilan Kementan selama pemerintahan Jokowi-JK dalam memberantas mafia pangan patut diakui semua pihak. Bahkan, kebijakan Menteri Amran mampu memposisikan pertanian dan petani di posisi terhormat, sehingga pertanian Indonesia saat ini disegani dunia.
Baca Selengkapnya di Pilarpertanian.com
“Artinya, petani dan pertanian kini sebagai profesi yang terhormat secara ekonomi politik. Buktinya, Thailand dan Vietnam tidak lagi sembarang menawarkan impor beras ke Indonesia. Menteri Amran berani menolak impor beras karena produksi sendiri cukup. Menteri Pertanian itu harus begitu, bukan sekedar menjalankan rutinitas,” ujar Karim.
Baca Selengkapnya di Pilarpertanian.com
Produktivitas Pertanian Naik
Baca Selengkapnya di Pilarpertanian.com
Wakil Rektor IPB Bidang Kerjasama dan Sistem Informasi, Dodik Ridho Nurrochmat mengapresiasi peningkatan produktifitas yang dilakukan Kementan selama beberapa tahun ini. Faktanya, capaian Kementan jauh lebih baik jika dibandingkan dengan Negara Thailand.
Baca Selengkapnya di Pilarpertanian.com
“Secara umum produktifitas kita memang meningkat, kami turut kontribusi melalui panen padi IPB 3S di sejumlah daerah,” kata Dodik seusai menghadiri Seminar Ketahanan Pangan Untuk Kedaulatan Bangsa.
Baca Selengkapnya di Pilarpertanian.com
Karenanya, Dodok menegaskan selama ini banyak pihak salah paham dalam menilai naiknya produksi pangan. Seolah-olah sektor pertanian Indonesia segalanya adalah impor dari Thailand. Nyatanya, penilaian itu sama sekali tidak benar, apalagi jika tidak bisa dipertanggungjawabkan.
Baca Selengkapnya di Pilarpertanian.com
“Ini tidak benar. Saya kira statement pak menteri tepat sekali bahwa sebetulanya pertanian di kita ini semakin lebih baik. Tetapi persoalan adalah, kita ini sering lupa bahwa jumlah penduduk Thailand berapa sih, jika dibandingkan dengan penduduk kita,” katanya.
Baca Selengkapnya di Pilarpertanian.com
Sementara itu, dalam keynote speech-nya, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman, menegaskan mafia pangan yang diselesaikan di era pemerintahan Jokowi-JK yakni ada 782 diproses hukum dan yang masuk penjara atau tersangka sebanyak 409. Memberantas mafia ini tidak mudah atau bukan pekerjaan kecil.
Baca Selengkapnya di Pilarpertanian.com
“Perusahaan yang kami blacklist sudah 15, sebentar lagi ada 21 perusahaan besar kami tutup. Tidak boleh lagi berbisnis di Kementan. Aku yakin generasi muda setuju dengan itu. Praktek mafia pangan itu berupa kasus beras, ternak, hortikultura dan pupuk palsu,” tegasnya.
Baca Selengkapnya di Pilarpertanian.com
Untuk meningkatkan produksi pangan, lanjut Amran, Kementan tengah berupaya membangunkan raksasa tidur yang tersebar di seluruh Indonesia. Yakni menghidupkan 10 juta hektare lahan rawa menjadi lahan pertanian produktif.
Baca Selengkapnya di Pilarpertanian.com
“Mimpi besar kita adalah jangan membiarkan hujan jatuh ke laut sebelum jadi karbohidrat dan protein. itulah yang disebut pertanian. Kemudian ada 10 juta hektar raksasa yang akan kita bangunkan, kita akan membuat manajemen air. insya allah indoneaia jadi lumbung pangan dunia,” pungkasnya.( RS).