Pilarpertanian - Pilar – Untuk mengetahui lebih jauh masalah perberasan, khususnya terkait kebijakan impor beras yang rencananya akan dilaksanakan akhir Januari 2018 sebesar 500 ribu ton, pada hari ini Rabu (17-1) bertempat di Ruang Rapat Komite II Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPDRI) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP), dengan mengundang pihak pemerintah.
Baca Selengkapnya di Pilarpertanian.com
Rapat Dengar Pendapat dipimpin Aji M. Mirza Wardana, ST, selaku Wakil Ketua Komite II DPD RI, dan dihadiri 18 Agggota, sedangkan dari pemerintah diwakili Kementerian Pertanian, KepalaBadan Ketahanan Pangan, Agung Hendriadi, dan Kementerian Perdagangan, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri yang diwakili Direktur Impor, Indrasari Wisnu Wardhana.
Baca Selengkapnya di Pilarpertanian.com
Dalam RDP ini, mayoritas anggota Komite II DPD RI menyampaikan bahwa stok beras di wilayahnya cukup dan aman, sehingga tidak diperlukan impor beras.
Baca Selengkapnya di Pilarpertanian.com
“kami telah melakukan survei di wilayah masing-masing pada saat reses, dan diketahui bahwa stok dan ketersediaan beras cukup, bahkan aman sampai masuk panen raya pada awal Februari 2018,” kata beberapa anggota DPD.
Baca Selengkapnya di Pilarpertanian.com
Dalam kesempatan tsb para anggota DPD juga menyuarakan bahwa kebijakan impor beras, meskipun hanya 500 ribu ton akan berdampak negatif ke petani yang sebentar lagi akan memasuki masa panen raya.
Baca Selengkapnya di Pilarpertanian.com
Hal lain yang menjadi sorotan adalah terkait kebijakan impor antara lain, pelaksana impor awalnya oleh PT. Perusahaaan Perdagangan Indonesia (PPI), kemudian akhirnya berubah ke Perum BULOG.
Baca Selengkapnya di Pilarpertanian.com
“Beberapa daerah wilayah timur Indonesia mayoritas masyarakat menyukai beras lokal, sehingga kebijakan impor beras medium yang akan digunakan untuk menstabilkan harga beras dipandang kurang pas,” ujar beberapa anggota DPD dari Indonesia Timur.
Baca Selengkapnya di Pilarpertanian.com
Point penting yang mengemuka dalam RDP adalah, terkait cadangan beras pemerintah (CBP) yang harus diperkuat.
Baca Selengkapnya di Pilarpertanian.com
Mengingat CBP saat ini berkisar 240 ribu ton per tahun, dipandang tidak memadai untuk stabilisasi harga dan pasokan beras, khususnya pada saat harga beras naik seperti akhir-akhir ini.
Baca Selengkapnya di Pilarpertanian.com
Sementara itu, Agung Hendriadi mengatakan bahwa, stok beras dikatakan aman apabila Pemerintah memiliki CBP sekitar 1 juta ton pada akhir tahun.
Baca Selengkapnya di Pilarpertanian.com
“Oleh karena itu pada tahun 2018 Perum BULOG harus didorong untuk melakukan peningkatan serapan gabah/beras, khususnya mengoptimalkan serapan pada saat panen raya Februari-Mei 2018,” tambah Agung.
Baca Selengkapnya di Pilarpertanian.com
Secara rinci; dalam RDP terkait kebijakan impor beras, telah dihasilkan 4 butir pernyataan sikap anggota Komite II DPD RI, yaitu: 1 menolak kebijakan impor beras, 2.meminta pertanggungjawaban Kementerian Perdagangan dan BULOG tentang impor, 3. Mengembalikan fungsi BULOG sebagai stabilisator harga pangan pokok, menyerap gabah petani dan pendistribusian beras, dan 4. meminta pemerintah menguatkan aturan agar BULOG dapat menyerap beras petani sesuai dengan target.(JH).