Pilarpertanian - Kementerian Pertanian bersama Asian Development Bank (ADB) dan International Fund for Agricultural Development (IFAD) menggelar kick off pelaksanaan Horticulture Development in Dryland Areas Project (HDDAP). Kegiatan tersebut berupa pengelolaan kawasan hortikultura terpadu hulu hingga hilir di 10.000 hektar lahan kering di 13 kabupaten di 7 provinsi seluruh Indonesia, Kamis (16/5/2024).

Direktur Jenderal Hortikultura sekaligus Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Prihasto Setyanto mengatakan bahwa Kehadiran HDDAP diproyeksikan mampu menjawab berbagai tantangan hortikultura nasional. HDDAP didesain sedemikian rupa dengan pendekatan terpadu dan komprehensif dari hulu ke hilir, mencakup areal lahan seluas 10 ribu hektar di 13 kabupaten pada 7 provinsi meliputi Kabupaten Pakpak Bharat (Sumatera Utara), Dairi, Karo, Sumedang, Batang, Wonosobo, Sumenep, Gresik, Lumajang, Buleleng, Enrekang, Gowa dan Ende.

HDDAP digadang mampu mengungkit dan mengakselerasi pengembangan hortikultura nasional menjadi lebih maju dan mendunia. ”HDDAP bertujuan mengkonsolidasikan 10 ribu hektar lahan kering dan petani hortikultura secara berkelanjutan dalam wadah Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) di 13 Kabupaten untuk menghasilkan produk hortikultura berkualitas sesuai kebutuhan domestik, industri, dan ekspor. Output yang akan dicapai adalah terkonsolidasinya 10 ribu hektar lahan kering dan petani hortikultura secara berkelanjutan di lokasi HDDAP. Selain itu ditargetkan terbentuknya 13 KEP yang bankable di 13 kabupaten lokasi,” ujar Prihasto. “Kegiatan ini juga seiring program Presiden terpilih yakni makan siang gratis di mana kita perlu menghasilkan produksi hortikultura yang berkualitas” tandasnya.

Sebagai Executing Agency HDDAP, Prihasto mengajak seluruh stakeholder dan mitra kerja HDDAP di tingkat pusat maupun daerah, untuk bahu-membahu bersinergi mensukseskan kegiatan ini. ”Total luas lahan 10 ribu hektar ini nantinya akan digunakan untuk pengembangan cabai, bawang merah, mangga, durian, manggis, jeruk, sayuran daun, tanaman obat dan aneka buah lainnya. Penentuan lokasi di 13 kabupaten dari total 514 kabupaten di Indonesia disebut telah melalui serangkaian proses perencanaan panjang melalui Feasibility Study (FS) serta SID.

Prihasto yang juga menjabat sebagai Plt. Sekjen Kementan tersebut menekankan, salah satu faktor penentu keberhasilan kegiatan adalah pembagian peran yang jelas dari setiap stakeholder yang terlibat dalam HDDAP. Pemerintah Pusat dalam hal ini Direktorat Jenderal Hortikultura selaku pemegang kebijakan tertinggi pelaksanaan HDDAP, berperan dalam mengkoordinasikan tim pelaksana HDDAP pusat maupun daerah serta mitra kerja terkait. Pemerintah Pusat bertugas memastikan seluruh aspek kegiatan berjalan dengan baik, mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga monitoring dan evaluasi. Pemerintah Pusat juga berperan melaksanakan fungsi administrasi dan keuangan sesuai ketentuan tatakelola Pinjaman Luar Negeri. Seluruh pengadaan barang dan jasa dalam kegiatan HDDAP dilaksanakan melalui Satker Pusat untuk kemudian diteruskan ke daerah sesuai rancangan kebutuhan.

”Pemerintah Daerah berperan melaksanakan fungsi koordinasi tim pelaksana HDDAP, menyiapkan sarana prasarana pendukung serta bertanggungjawab atas usulan CPCL. Pemda harus memastikan status lahan yang digunakan clear and clean sesuai dengan Rencana Tata Ruang dan Wilayah. Selain itu Pemerintah Daerah membantu melaksanakan fungsi administrasi dan keuangan, melakukan pendampingan, monitoring dan evaluasi,” paparnya.

Ke depan, kelembagaan ekonomi petani atau KEP berperan sebagai ujung tombak pelaksanaan HDDAP. KEP tersebut akan mengkonsolidasikan lahan dan petani untuk menghasilkan produk hortikultura yang bermutu sesuai kebutuhan pasar secara berkelanjutan. Sekilas tampak sederhana, namun dalam praktiknya nanti saya pastikan akan sangat kompleks dan dinamis. KEP dituntut mampu menjadi penghubung semua subsistem yang terbangun dalam HDDAP dari hulu hingga hilir berbasis permintaan pasar.

Kegiatan HDDAP menghadirkan model kemitraan bisnis yang saling menguntungkan antara KEP dengan sektor swasta. Hingga hari ini telah teridentifikasi 17 private sector yang siap terlibat dalam kegiatan HDDAP. Keterlibatan perbankan dalam HDDAP berperan menyediakan skema dan layanan kredit usaha bagi petani melalui jaminan KEP untuk keberlanjutan usaha. Keterlibatan perbankan ke dalam proses bisnis HDDAP akan menjadi indikator penting dalam penilaian keberhasilan kegiatan. Dalam peresmian kegiatan, turut hadir offtaker yang siap menyerap hasil petani yakni PT Laris Manis Utama dan PT Bintang Pratama Sentosa.

Melalui kegiatan HDDAP yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 hingga 2028, diharapkan akan menghasilkan dampak ekonomi yang luar biasa bagi petani hortikultura. Dampak ekonomi tersebut diungkit dari efisiensi penggunaan input produksi, peningkatan produksi dan produktivitas serta peningkatan kualitas dan harga jual produk. Selain itu, peningkatan konektivitas jalan usaha tani dan penyediaan sumber air akan mendorong efisiensi budidaya dan peningkatan rantai nilai. Simulasi sederhana terhadap rencana pengembangan komoditas hortikultura di lokasi HDDAP, diproyeksikan meningkatkan keuntungan petani hingga Rp 1,4 triliun atau naik 99%.

Hadir menyaksikan, Plh Gubernur Jawa Timur, Bobby Soemiarsono mengatakan jajaran Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Pusat atas dukungannya dalam pengembangan komoditas hortikultura pada lahan kering di Jawa Timur. Setidaknya terdapat tiga kabupaten di Jawa Timur yang memperoleh kegiatan HDDAP terdiri dari Kabupaten Lumajang, Gresik dan Sumenep.

“Kami berharap bahwa Jawa Timur dapat mempertahankan bahkan meningkatkan kontribusinya di tingkat nasional serta mampu memenuhi kebutuhan pasar ekspor. Kami dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur siap mendukung penuh pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Hortikultura di lahan kering melalui HDDAP mulai tahun 2024 sampai dengan 2028,” jelasnya.

Jawa Timur yang dalam hal ini mendapat jatah pengembangan pisang, manggis, kentang, kunyit, cabai, bawang merah berharap program ini dapat berdampak pada peningkatan kualitas lahan serta kesejahteraan petani.

“Kami juga menghimbau kepada seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Gresik, Lumajang dan Sumenep untuk berkomitmen dalam mendukung kegiatan tersebut sampai berhasil serta berkelanjutan,” tegasnya.

Senior Water Resources Specialist ADB, Junko Sagara dalam kesempatan yang sama mengatakan bahwa program HDDAP yang diwadahi oleh ADB dan IFAD dengan total anggaran Rp 1,7 triliun ini akan berlangsung selama 5 tahun berjalan.

“HDDAP ini akan membantu 25 ribu kelompok tani, termasuk 5.000 petani wanita di 7 provinsi, 13 kabupaten se-Indonesia,” paparnya.

Dirinya menyebut, nilai tambah pada program ini di antaranya aspek modernisasi pertanian, mendorong kerja sama petani dengan sektor swasta, mendorong permintaan pasar serta meningkatkan kapasitas kelompok tani yang berorientasi pada pelayanan bisnis.(PW)