Pilarpertanian - Indonesia merupakan negara agraris dengan tanah subur dan potensi demografi yang besar. Hal tersebut  merupakan suatu keharusan mewujudkan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia dengan target tercapai di tahun 2045. Pencapaian lumbung pangan dunia, juga sesuai dengan Undang-Undang Pangan Republik Indonesia No. 18 Tahun 2012, yang menyatakan bahwa penyelenggaraan pangan harus dilakukan, karena menyangkut  kebutuhan dasar manusia, sehingga kedaulatan pangan, kemandirian pangan dan ketahanan pangan secara berkelanjutan wajib dilaksanakan.
Baca Selengkapnya di Pilarpertanian.com
Saat ini, Kementerian Pertanian telah menetapkan sebelas arah Kebijakan Pembangunan Pertanian tahun 2015 – 2019 dengan tujuan utama untuk mencapai kemandirian pangan berkelanjutan sekaligus ramah lingkungan, yang ke depannya Indonesia akan mampu mencapai swasembada pangan. Ketahanan pangan merupakan bagian terpenting dari pemenuhan hak atas pangan sekaligus merupakan salah satu pilar utama hak azasi manusia. Ketahanan pangan juga merupakan bagian sangat penting dari ketahanan nasional. Dalam hal ini hak atas pangan seharusnya mendapat perhatian yang sama besar dengan usaha menegakkan pilar-pilar hak azasi manusia lain. Ketahanan pangan tidak hanya mencakup pengertian ketersediaan pangan yang cukup, tetapi juga kemampuan untuk mengakses (termasuk membeli) pangan dan tidak terjadinya ketergantungan pangan pada pihak manapun. Dalam hal ini, petani memiliki kedudukan strategis dalam ketahanan pangan, dimana petani adalah produsen pangan sekaligus kelompok konsumen pangan terbesar. Idealnya, petani harus dididik menjadi insan petani yang memiliki kemampuan untuk memproduksi pangan secara mandiri dan juga harus memiliki pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan mereka sendiri.
Baca Selengkapnya di Pilarpertanian.com
Arah kebijakan umum pengembangan sektor pertanian ditujukan pada upaya, peningkatan produktivitas, produksi dan nilai tambah hasil pertanian untuk menunjang  kebutuhan pangan nasional serta memenuhi kebutuhan bahan baku industri dan ekspor, sekaligus meningkatkan kesempatan kerja dan pendapatan para pelaku utama dan pelaku usaha. Secara eksplisit arah kebijakan umum pengembangan sektor pertanian antara lain:

Peningkatan produktivitas dan produksi hasil pertanian untuk memenuhi kebutuhan bahan pangan, bahan baku industri dan mengisi peluang ekspor, melalui upaya peningkatan mutu intensifikasi, ekstensifikasi, rehabilitasi dan konservasi.
Baca Selengkapnya di Pilarpertanian.com
Peningkatan nilai tambah produk-produk hasil pertanian untuk meningkatkan pendapatan petani dan para pelaku usaha lain yang terlibat langsung maupun tidak langsung dengan usaha pertanian.
Baca Selengkapnya di Pilarpertanian.com
Peningkatan kesempatan dan penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian untuk mengurangi jumlah pengangguran dari angkatan kerja yang terus semakin bertambah.

Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan adanya dukungan kebijakan strategis dan  pengaturan teknis agar seluruh sumberdaya, baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya alamberfungsi secara harmonis dan optimal.
Baca Selengkapnya di Pilarpertanian.com
Selain itu, pelinatan berbagai pihak juga sangat dibutuhkan, salah satunya adalah kolaborasi antara Lembaga pendidikan yang ada pada  Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, Kementerian Pertanian dengan Perguruan Tinggi Mitra. Kolaborasi tersebut berupa pelibatan mahasiswa/alumni Politeknik Pembangunan Pertanian dan Perguruan Tinggi Mitra untuk melaksanakan pendampingan dan pengawalan pencapaian peningkatan produktivitas pangan dan daging melalui program Pendampingan Mahasiswa/Alumni dalam upaya pencapaian swasembada pangan strategis. Kolaborasi ini sebenarnya sudah berlangsung mulai tahun 2015 sd 2018. Kolaborasi ini melibatkan 34 Fakultas Pertanian, Perguruan Tinggi Mitra dan 6 Politeknik Pembangunan Pertanian  di 17 provinsi se-Indonesia. Pendampingan oleh dosen dan Mahasiswa/Alumni ini diselenggarakan berkoordinasi dengan instansi terkait di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, dan kelembagaan petani yang diharapkan dapat meningkatkan produktivitas lahan dan produksi pangan strategis seperti padi, jagung, kedelai, tebu, aneka cabai, bawang dan daging.
Baca Selengkapnya di Pilarpertanian.com
Kebijakan strategis yang dikawal, adalah kebijakan strategis yang ditetapkan sebagai prioritas yaitu :

Penambahan Luas Tambah Tanam dalam rangka peningkatan produktivitas pangan strategis
Baca Selengkapnya di Pilarpertanian.com
Optimalisasi pemanfaatan alat mesin pertanian dalam upaya penambahan luas tambah tanam
Baca Selengkapnya di Pilarpertanian.com
Peningkatan produktivitas daging sapi melalui program SIWAP (Sapi Indukan Siap Bunting)
Baca Selengkapnya di Pilarpertanian.com
Peningkatan produktivitas dan hasil pertanian dalam upaya memenuhi kebutuhan bahan baku industri dan mengisi peluang ekspor, baik di bidang perkebunan, hortikultura maupun peternakan.
Baca Selengkapnya di Pilarpertanian.com
Pengentasan Kemiskinan di 1000 Desa dan 100 Kab/Kota Prioritas Program Padat Karya

Diharapkan dengan optimalisasi pelaksanaan kegiatan di atas, pencapaian swasembada pangan menuju lumbung pangan dunia dan pengentasan kemiskinan semakin dipercepat.
Baca Selengkapnya di Pilarpertanian.com
Selain Program program Pendampingan Mahasiswa/Alumni dalam upaya pencapaian swasembada pangan strategis di atas, Kementerian Pertanian melalui Pusat Pendidikan Pertanian, Badan Penyuluhan Pertanian  juga melaksanakan Program Pengabdian Masyarakat oleh Dosen Politeknik Pembangunan Pertanian dan Praktik Kerja Lapang (PKL) Mahasiswa Politeknik Pembangunan Pertanian tingkat akhir di kawasan perbatasan. Program ini mulai diterapkan tahun 2017, dengan menggandeng Akademi militer TNI. Tahun 2018, program ini dilaksanakan dengan menggandeng Badan Nasional Pengelola Perbatasan.
Baca Selengkapnya di Pilarpertanian.com
Kerjasama dengan akademi TNI pada tahun 2017, melibatkan mahasiswa dan dosen Politeknik Pembangunan Pertanian serta Taruna TNI berkolaborasi melakukan pendampingan ketahanan pangan di wilayah perbatasan, tertinggal, terluar dan kawasan pertanian strategis. Wilayah pengawalan terletak di Provinsi  Kalimantan Utara, di 5 Kabupaten yaitu Nunukan, Tarakan, Bulungan, Malinau dan Tana Tidung. Diharapkan dengan adanya pendampingan kolaborasi, antara Lembaga Pendidikan Kementerian Pertanian dengan Akademi TNI, akan terkjadi perubahan perilaku usaha tani wilayah perbatasan, sehingga tercapailah peningkatan produktivitas pangan dan kesejahteraan petani di wilayah perbatasan. Dipilihnya wilayah perbatasan, karena wilayah perbatasan adalah wilayah sentral ketahanan nasional. Apabila masyarakat wilayah perbatasan, khususnya perdesaan tercukupi kesejahteraannya, maka terjagalah keamanan dan ketahanan bangsa dan negara. Alasan Akademi TNI terlibat dalam program pendampingan pangan, dikarenakan TNI menyadari masih adanya permasalahan dalam proses ketahanan pangan, seperti salah satunya menurunnya kapasitas produksi, permasalahan distribusi pangan, kurang efektifnya pemberdayaan masyarakat, dan permasalahan lainnya. Peran aktif TNI ini, dimotori oleh para Perwira yang mempunyai motivasi dan inovasi di bidang pertanian melalui berbagai pembekalan dan pelatihan. Keberlangsungan ketahanan pangan yang dimotori oleh para Perwira menghendaki adanya regenerasi  muda yang terbentuk pola pikir untuk mencintai pertanian.  Dalam program ini, TNI melibatkan Akademi TNI, yaitu  Tarunanya. Harapannya, Taruna yang terlibat dalam program ini diharapkan dapat menjadi seorang pemimpin yang mencintai pertanian.  Program ini, diawali dengan pemberian pembekalan di bidang dasar ketahanan pangan dalam rangka terwujudnya ketahanan nasional.
Baca Selengkapnya di Pilarpertanian.com
Tahun 2018, program Pengabdian Masyarakat oleh Dosen dan Praktik Kerja Lapangan mahasiswa Politeknik Pembangunan Pertanian di kawasan perbatasan, berkolaborasi dengan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Kementrian Dalam Negeri. Kolaborasi ini juga menyertakan Kementerian Koperasi dan UKM dan Kementerian Desa Pengembangan Daerah Perbatsasn (PDTT). Pelaksanaan program ini, didasarkan pada tindaklanjut dari salah satu program Nawacita Pemerinatah Jokowi-JK yaitu membangun dan memperkuat wilayah Indonesia bagian perbatasan menjadi kawasan ekonomi unggulan di bidang pertanian.
Baca Selengkapnya di Pilarpertanian.com
 Kegiatan-kegiatan tersebut, secara operasional dilaksanakan oleh Dosen dan Mahasiswa Politeknik Pembangunan Pertanian, dan diharapkan (a) Dosen dapat berperan serta dalam menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dan penelitian terapan untuk membangun SDM generasi muda dalam rangka regenerasi petani, meningkatkan produktivitas atau untuk mengatasai kendala-kendala yang dihadapi petani di wilayah perbatasan untuk mewujudkan ketahan dan ekspor pangan, (b) mahasiswa mampu merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi penyelenggaraan penyuluhan dalam pengembangan usaha agribisnis di perdesaan dan kompeten dalam melaksanakan tugas-tugas sebagai penyuluh pertanian, dan (c) Dosen dan mahasiswa diharapkan dapat mendifusikan informasi pertanian kepada masyarakat perbatasan sekaligus menjadi penggerak pembangunan pertanian, serta menumbuhkembangkan pertanian wilayah perbatasan menjadi pertanian yang modern. Dari Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), program yang dikolaborasikan adalah percepatan pembangunan kawasan ekonomi dan pembangunan SDM generasi muda sebagai pengelola potensi kawasan perbatasan.
Baca Selengkapnya di Pilarpertanian.com
Program ini dilaksanakan di lokasi Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) wilayah perbatasan darat, meliputi :

Kalimantan Barat : Entikong, Badau, Paloh
Baca Selengkapnya di Pilarpertanian.com
Nusat Tenggara Timur : Atambua
Baca Selengkapnya di Pilarpertanian.com
Papua : Jayapura dan Merauke

Program pendampingan masyakarakat perbatasan melalui pengabdian masyarakat, penelitian dan praktik kerja lapang, yang dilaksanakan oleh Politeknik Pembangunan Pertanian, Kementan dengan Badan Nasional Pengelola Perbatasan, Kemendagri mendapat respon positif dari pemerintah daerah yang menjadi target program. Pemda dan masyarakat sangat terbantu, dan tidak menyangka mahasiswa bersedia masuk ke wilayah mereka, membantu mereka di sawah.kebun.
Baca Selengkapnya di Pilarpertanian.com
 Awal program kolaborasi ini, dilaksanakan dengan fokus pada proses analisa dan inventarisir situasi dan kondisi, serta menggali potensi pertanian yang berada di wilayah pendampingan. Tahun berikutnya, akan lebih difokuskan pada target masalah pertanian yang ada di wilayah perbatasan, salah satunya adalah persoalan kesulitan pemasaran. Sasaran lainnya pencapaian program yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, gini ratio, kemiskinan, dan meningkatkan IPM di wilayah perbatasan. (VA)
Baca Selengkapnya di Pilarpertanian.com