Pilarpertanian - Pilar Pertanian – Dalam upaya percepatan pembangunan pertanian di Kabupaten Bangkalan, Pulau Madura, Jawa Timur, Kementerian Pertanian meluncurkan Program Kelompok Santri Tani Milenial (KSTM) di Kabupaten Bangkalan yang menyasar 230 santri dari 23 pesantren. Program ini ditandai dengan pembukaan kegiatan bimbingan teknis peningkatan kompetensi KSTM oleh Bupati Bangkalan, R. Abd. Latif Amin Imron di Pondok Pesantren Al Hikam, Kel. Tonjung, Kec. Burneh, Senin (8/4).
Baca Selengkapnya di Pilarpertanian.com
Dalam kegiatan yang dihadiri Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementan, Kuntoro Boga Andri, Kepala Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur, para kepala dinas dan pimpinan pesantren di Kab Bangkalan, bersamaan juga dibagikan bantuan bahan praktik berupa 11.500 ekor ayam, 23.000 kg pakan ayam, 23 paket obat/vitamin/vaksin serta bantuan pembuatan kandang sebanyak 23 unit.
Baca Selengkapnya di Pilarpertanian.com
Menurut Kuntoro Boga Andri, pesantren dan santrinya memiliki posisi strategis dalam percepatan pembangunan pertanian dan regenerasi petani. Pesantren sebagai institusi pendidikan harus didorong untuk mengajarkan lifeskill yang bisa mengembangkan potensi daerahnya.
Baca Selengkapnya di Pilarpertanian.com
“Para santri yang merupakan generasi muda memiliki potensi besar untuk sebagai penerus SDM atau tenaga kerja di sektor pertanian. Oleh karena itu kita harus bina mereka dan ajak mereka terjun ke dunia pertanian, salah satunya melalui KSTM ini,” ucapnya.
Baca Selengkapnya di Pilarpertanian.com
Melalui bimbingan teknis tersebut, tambahnya, selain diharapkan terjadi peningkatan kompetensi, para santri bisa bergabung dalam KSTM sebagai media organisasi pembelajaran dalam dunia pertanian dan pengembangan usaha.
Baca Selengkapnya di Pilarpertanian.com
Terkait potensi daerah, Bupati R. Abd Latif Amin Imron atau yang biasa dipanggil Ra Latif ini menyebutkan Bangkalan sebagai gudangnya pondok pesantren di Jawa Timur. “Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2018, terdapat 231.000 Pondok Pesantren dan 805 Madrasah Diniyah yang berada di Kabupaten Bangkalan,” ucapnya.
Baca Selengkapnya di Pilarpertanian.com
Selain itu, menurut Ra Latif, Bangkalan juga memiliki potensi di sektor pertanian dengan 70 persen penduduknya bekerja di sektor pertanian. Di Kabupaten ini ada 29.000 ha lahan sawah dengan produksi padi mencapai 32.000 ton per tahun dan jagung sebanyak 132.000 ton per tahun. “Juga ada komoditas lokal yang juga potensial seperti durian, salak dan cabe jamu,” ucapnya.
Baca Selengkapnya di Pilarpertanian.com
Meski demikian, sambung Ra Latif, beberapa indikator masih menunjukkan Bangkalan sebagai daerah tertinggal. Menurut Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, 60% desa di Bangkalan dan 15% penduduknya termasuk kategori tertinggal. “Ketertinggalan ini identik dengan desa dan pertanian, sehingga obat mujarab membangun desa adalah dengan membangun pertanian,” tegasnya.
Baca Selengkapnya di Pilarpertanian.com
Ra Latif juga sangat mendukung program KSTM tersebut karena selaras dengan program prioritas daerah yang disusunnya, yakni program santri enterpreneur dan penumbuhan 1000 wirausahawan di tiap kecamatan. “Saya merasa bahagia karena program kerja prioritas ini bisa berjalan selaras dengan program santri tani milenial dari Kementerian Pertanian,” ungkapnya.
Baca Selengkapnya di Pilarpertanian.com
Bimbingan teknis yang diselenggarakan oleh Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Ketindan tersebut dilangsungkan selama dua hari, tanggal 8-9 April 2019. Selanjutnya para santri yang tergabung dalam KSTM tersebut akan mendapatkan pendampingan dan bimbingan dari para penyuluh.
Baca Selengkapnya di Pilarpertanian.com
Dalam laporannya, Kepala Bidang Program dan Evaluasi BBPP Ketindan, Riza Fakhrizal menyebutkan Kabupaten Bangkalan sebagai kabupaten kedua setelah Sumenep yang telah melaksanakan program KSTM di Pulau Madura.
Baca Selengkapnya di Pilarpertanian.com
Program santri milenial ini, menurutnya bisa mendorong percepatan pembangunan di daerah, khususnya dari sektor pertanian. Program tersebut sejalan dengan program pemerintah dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia. (RS)