Pilarpertanian - Rencana kebijakan impor beras dinilai bisa merugikan para petani. Memasuki musim panen yang notabene akhir Desember hingga Januari 2023 nanti, beleid itu dinilai harus dikaji ulang.

Pernyataan tersebut disampaikan Direktur Pusat Kajian Ekonomi Pertanian dan Pangan (PKEPP), Ahmad Albana dalam satu perbincangan dengan awak media, Senin (1/12).

Albana menegaskan jika impor beras bukanlah sebuah solusi, lantaran berpotensi merugikan petani. Karena pemerintah melalui Badan Pusat Statistik (BPS), telah men-declare kalau kebutuhan beras nasional tercukupi.

“Tidak ada alasan impor. Tinggal memaksimalkan serapan dari petani sudah cukup,” tegas Albana.

Dia menyayangkan dengan ramainya wacana kebijakan impor di tengah stabilnya harga maupun pasokan beras. Justru yang harus diperkuat saat ini adalah bagaimana pemerintah komitmen dan konsisten menyerap hasil panen petani dengan harga wajar dan berkeadilan.

“Jangan sampai petani kita menjerit. Tugas Bulog disini. Bapanas harus mampu menjaga kestabilan pangan, dan bukan dengan cara impor tentunya. Tapi bagaimana me-maintenance situasi pasar domestik,” beber Albana.

“Kami nilai impor beras bukan solusi. Jabar-Jatim sudah menyatakan siap men-suplai kebutuhan nasional. Sudah klir,” lanjut Albana.

Dia mengingatkan pemerintah supaya adil dalam menelurkan kebijakan. Apalagi ini menyangkut hajat hidup orang banyak, “Terutama para petani kita. Harus dilindungi, disejahterakan. Jangan sampai mereka menjadi korban kebijakan,” tutup Albana. (PW)