Pilarpertanian - Pilar Pertanian – Solusi dari Enam Titik Kritis Kostratani diungkap oleh Kepala BPPSDMP Kementan Dedi Nursyamsi dengan menyadari pentingnya Sistem Pengendalian Intern (SPI) sebagai proses pengendalian tindakan manajerial pejabat struktural atau fungsional, untuk mencapai tujuan utama kegiatan secara transparan dan akuntabel terutama Kostratani sebagai program dan strategi utama BPPSDMP mendukung kinerja Kementerian Pertanian RI ke depan di era 4.0.
Baca Selengkapnya di Pilarpertanian.com
Dedi mengatakan penerapan SPIP dalam KostraTani seperti diatur pada Permentan No 49/2019 mengedepankan SPIP yang mencakup lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan. BPPSDMP Kementan mengidentifikasi adanya Enam Titik Kritis penerapan SPIP melalui pendekatan peristiwa, titik kritis, dampak peristiwa dan bentuk pengendalian.
Baca Selengkapnya di Pilarpertanian.com
“Titik kritis pertama adalah penyusunan Juklak dan Juknis KostraTani terkait kesepahaman dengan eselon satu Kementan tentang operasionalisasi KostraTani. Dampaknya pada pelaksanaan gerakan KostraTani tidak memenuhi standar. Bentuk pengendalian adalah mempercepat koordinasi proses penyusunan Juklak dan Juknis,” kata Dedi yang dikutip Kabid Penyelenggaraan Penyuluhan – Pusluhtan BPPSDMP, I Wayan Ediana pada kegiatan Forum Nasional SPI Kementan 2020 di Surabaya, Selasa (25/2) yang dihadiri oleh Inspektur Investigasi dari Inspektorat Jenderal Kementan [Itjentan] Sotarduga Hutabarat.
Baca Selengkapnya di Pilarpertanian.com
Titik kritis kedua, katanya, adalah penetapan BPP KostraTani terkait sinyal telekomunikasi dan keterbatasan jumlah maupun kompetensi SDM penyuluh di BPP. Dampak utama adalah KostraTani tidak bisa video conference dan melapor ke Agriculture War Room (AWR) mengakibatkan terhambatnya akselerasi program Kostratani di BPP.
Baca Selengkapnya di Pilarpertanian.com
“Solusinya adalah melakukan kerjasama dengan Kemenkominfo terkait penguatan jaringan telekomunikasi dan melibatkan Brigade Pertanian serta peningkatan kompetensi melalui Bimtek dan pemanfaatan IT,” kata I Wayan Ediana mengutip arahan Dedi.
Baca Selengkapnya di Pilarpertanian.com
Pelaksanaan Bimtek dan pelatihan diidentifikasi BPPSDMP sebagai titik kritis ketiga, hal itu terkait pelaksanaannya menunggu penetapan KostraTani mengakibatkan pelaksanaan Bimtek tertunda. Solusi tepat adalah mengawal penetapan BPP KostraTani.
Baca Selengkapnya di Pilarpertanian.com
Titik kritis keempat adalah kegiatan pendampingan dan pengawalan terkait ketepatan waktu dan intensitas, akibatnya solusi permasalahan terlambat dilakukan. Solusinya adalah melakukan pengawalan dan pendampingan secara berkala.
Baca Selengkapnya di Pilarpertanian.com
“Pemantauan dan evaluasi dikenali sebagai titik kritis kelima, terkait ketepatan waktu dan intensitas serta pelaksana terlambat lapor pada aplikasi kinerja penyuluhan pertanian disingkat Apikluhtan. Akibatnya, terlambat memberikan rekomendasi sehingga data tidak ter-update pada Apikluhtan,” kata I Wayan Ediana.
Baca Selengkapnya di Pilarpertanian.com
Langkah solusi, menurutnya, adalah melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala dari data dan informasi yang dilaporkan. Pelaksana juga harus melakukan pelaporan pada Apikluhtan secara berkala.
Baca Selengkapnya di Pilarpertanian.com
Pelaporan diidentifikasi sebagai titik kritis keenam, hal itu menyangkut ketepatan waktu dan kesesuaian data mengakibatkan data tidak real time dan tidak valid sehingga solusinya adalah melakukan update data dan informasi keadaan di lapangan secara real time di Kostratani. (bs)