Pilarpertanian - Pilar Pertanian – Kementerian Pertanian (Kementan) menggelar rapat kerja bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Komisi IV, Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/11). Dalam rapat ini, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) memaparkan program kerja 2020 dengan dukungan anggaran pertanian sebesar Rp 21,05 triliun.
Baca Selengkapnya di Pilarpertanian.com
“Anggaran sebesar itu sudah kami salurkan ke 11 eselon 1 untuk program kerja jangka pendek dan jangka panjang,” ujar Mentan Syahrul, Senin sore.
Baca Selengkapnya di Pilarpertanian.com
Syahrul mengatakan, dalam kesempatan itu Kementan juga fokus menjelaskan perampungan single data untuk mewujudkan ketahanan pangan. Kata dia, data yang terverifikasi wajib selesai pada awal Desember mendatang.
Baca Selengkapnya di Pilarpertanian.com
“Perampungan data sudah diupayakan dengan melakukan verifikasi ke berbagai lembaga dan kementerian. Dengan satu data, kami bisa menetapkan target dan startegis untuk kedaulatan pangan,” katanya.
Baca Selengkapnya di Pilarpertanian.com
Adapun target yang akan dicapai Kementan pada tahun 2020 diantaranya adalah meningkatkan produksi Padi hingga mencapai 59,15 juta ton. Kemudian Jagung 30,35 juta ton, kedelai 1,12 juta ton, bawang merah 1,52 juta ton dan cabai 2,57 juta ton.
Baca Selengkapnya di Pilarpertanian.com
“Kami juga menargetkan bawang putih sebanyak 0,08 juta ton, daging sapi atau kerbau 0,45 juta ton, tebu 2,46 juta ton, kelapa 2,91 juta ton, kakao 0,65 juta ton, kopi 0,76 juta ton dan target karet sebanyak 3,59 juta ton,” katanya.
Baca Selengkapnya di Pilarpertanian.com
Sekedar diketahui, Rapat Kerja ini juga membahas pemaparan Kementan pada pemeriksaan BPK. Kata Syahrul, pembahasan tersebut meliputi 5 objek pemeriksaan strategis, dimana pemeriksaan pertamanya adalah mengenai belanja bantuan pemerintah dan pinjaman (IBRD). Kemudian pemeriksaan kedua mengenai perizinan, sertifikasi dan implementasi pengelolaan perkebunan kelapa sawit.
Baca Selengkapnya di Pilarpertanian.com
Selanjutnya, Kementan juga memaparkan laporan LHP atas keuangan Kementan tahun 2018, kemudian pengelolaan belanja subsidi pupuk, dan LHP atas keuangan sustainable management of agriculture research and technology (SMARTD) tahun 2018.
Baca Selengkapnya di Pilarpertanian.com
“Namun tindak lanjut dari hasil pemeriksaan ini memerlukan waktu yang cukup lama karena kami perlu menginventarisasi dan revaluasi aset tetap, kemudian penyetoran ke kas negara juga memerlukan waktu yang bertahap. Tapi, dengan sisa waktu yang ada ini, kami tetap berusaha mempertahankan WTP,” tukas Syahrul. (OIR)