Pilar Pertanian

Berita Pertanian Aktual

30 November 2019

Tahun Ini, Program Pertanian Masuk Sekolah di Mulai

Tahun Ini, Program Pertanian Masuk Sekolah di Mulai
Foto : Lahan yang Dijadikan Kebun untuk Menarik Minat Generasi Muda
30 November 2019

Tahun Ini, Program Pertanian Masuk Sekolah di Mulai

Pilarpertanian - Pilar Pertanian – Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Badan Ketahanan Pangan (BKP) terus membangun ketahanan pangan melalui beberapa pendekatan metode seperti familly farming, lumbung pangan, maupun kebun sekolah.
Baca Selengkapnya di Pilarpertanian.com
Penerapan kebun sekolah untuk menarik minat generasi muda di sektor pertanian dilakukan melalui program Pertaian Masuk Sekolah (PMS). Upaya Penerapan program Pertanian Masuk Sekolah (PMS) sebagai materi pembelajaran siswa dianggap penting untuk mengatasi masalah regenerasi petani.
Baca Selengkapnya di Pilarpertanian.com
“Langkah fundamental ini perlu dilakukan untuk memastikan bahwa sektor pertanian sangat menjanjikan sebagai sebuah profesi yang bisa menjadi hobby bagi kaum urban, dan trendy sebagai gaya hidup modern,” ujar Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementan, Kuntoro Boga Andri.
Baca Selengkapnya di Pilarpertanian.com
Menurut Kuntoro, promosi dan proses edukasi ini perlu diinisiasi sejak dini melalui berbagai aktivitas pertanian berupa kurikulum kecakapan hidup (lifeskill) atau pembelajaran extrakurikuler di setiap sekolah.
Baca Selengkapnya di Pilarpertanian.com
“Ide memasukkan pertanian sebagai muatan lokal dalam pendidikan formal sebetulnya bukan sesuatu yang baru. Toh konsep ini sudah mulai diterapkan di sejumlah sekolah. Sebut saja Sekolah Alam dan program adiwiyata di sekolah perkotaan. Keduanya menggunakan pendekatan alam dalam kegiatan belajarnya,” katanya.
Baca Selengkapnya di Pilarpertanian.com
Kuntoro mengatakan, dalam penerapan konsep ini para siswa diperkenalkan berbagai jenis sayuran dan tanaman yang akan dibudidayakan. Mereka juga dilatih cara memploting lahan serta pengendalian hama dan penyakit. Selain itu, para siswa diberi penjelasan bagaimana besarnya manfaat dan nilai ekonomis hasil pertanian.
Baca Selengkapnya di Pilarpertanian.com
“Bahkan di beberapa sekolah para siswa diajarkan cara membuat pupuk organik dari limbah. Aktivitas dilakukan secara menyenangkan untuk memberi kecintaan siswa terhadap kegiatan ini dengan harapan mereka mampu mereplikasinya di rumah,” katanya.
Baca Selengkapnya di Pilarpertanian.com
Dikatakan Kuntoro, manfaat lain dari kegiatan ini adalah membiasakan para siswa untuk mengonsumsi sayuran dari hasil panen di sekolah.
Baca Selengkapnya di Pilarpertanian.com
Kegiatan ini memiliki alasan yang sangat kuat, terlebih himbauan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang menyarankan agar setiap manusia mengkonsumsi sayur dan buah sebanyak 400 gram perhari.
Baca Selengkapnya di Pilarpertanian.com
“Konsumsi sayuran yang harus dikonsumsi untuk diet seimbang ialah sebesar 200g/kapita/hari. Sedangkan tingkat konsumsi sayur di Indonesia masih di bawah standar kecukupan. Sebagai perbandingan, Singapura sebagai negara tetangga untuk tingkat konsumsinya lebih tinggi dari Indonesia,” katanya.
Baca Selengkapnya di Pilarpertanian.com
Berdasarkan data yang ada, tingkat konsumsi sayur di Singapura mencapai 120 kg/kapita/tahun, kemudian Tiongkok mengkonsumsi 270 kg/kapita/tahun, dan Kamboja yang mengkonsumsi 109 kg/kapita/tahun. Adapun konsumsi sayuran per kapita penduduk Indonesia hanya 40,35 kg/tahun, sedangkan konsumsi buah hanya 34,55 kg/tahun.
Baca Selengkapnya di Pilarpertanian.com
“Tentu promosi dan pengetahuan manfaat untuk lebih banyak makan sayur dan buah perlu dilakukan sejak dini termasuk melalui program Pertanian Masuk Sekolah ini,” katanya.
Baca Selengkapnya di Pilarpertanian.com
Kuntoro menambahkan, konsep kebun sekolah sangat baik untuk mendorong pelaksanaan kegiatan Family Farming yang menjadi program prioritas Menteri Pertanian di enam bulan pertama kerja. Sebagai tahap awal, kegiatan Pertanian Masuk Sekolah akan dilaksanakan di 68 sekolah pada 34 provinsi.
Baca Selengkapnya di Pilarpertanian.com
“Tentunya, implementasi program yang dimulai tahun ini dengan BKP sebagai penanggung jawab tidak bisa jika hanya mengandalkan inisiasi Kementerian Pertanian saja. Dalam prosesnya, program ini perlu dikoordinasikan dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan pemerintah daerah,” tukasnya.(DYN)

Redaksi dan Informasi pemasangan iklan

Artikel Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *