Pilarpertanian - Pilar Pertanian – Kementerian Pertanian (Kementan) khususnya Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) melaksanakan rekomendasi strategi nasional (Stranas) KPK untuk menyediakan data SDM Pertanian secara valid dan akurat. BPPSDMP melalui Pusat Penyuluhan Pertanian (Pusluhtan) melaksanakan verifikasi dan validasi data Simluhtan secara serentak di 34 provinsi sampai ke tingkat kecamatan.
Baca Selengkapnya di Pilarpertanian.com
Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2019 terkait dengan pentingnya ketersediaan data yang baik dan terstruktur melalui Satu Data Indonesia. Data yang dimaksud digunakan diantaranya sebagai dasar membuat perencanaan, melaksanakan kegiatan, bahan evaluasi, dan pengendalian pembangunan.
Baca Selengkapnya di Pilarpertanian.com
Kepala Dinas Pertanian Provinsi Bangka Belitung Junaidi SP, mengatakan, “Verifikasi dan validasi data ini sangat penting. Database Simluhtan akan dijadikan dasar untuk menjadi Calon Penerima dan Calon Lokasi (CPCL) penerima program pembangunan pertanian. Oleh sebab itu, database yang tersedia harus terus diperbaiki secara kontinyu, karena data itu berkembang sesuai dengan kinerja penyuluh dan perkembangan teknologi,” ungkapnya saat membuka secara resmi Konsolidasi Verifikasi dan Validasi Data Simluhtan Provinsi Bangka Belitung, Jumat (13/3) di Pangkal Pinang.
Baca Selengkapnya di Pilarpertanian.com
Konsolidasi diikuti sebanyak 25 orang yang terdiri dari Provinsi dan 7 kab/kota (Bangka Tengah, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka, Belitung). Peserta ini adalah petugas admin dan pejabat yang menangani fungsi penyuluhan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
Baca Selengkapnya di Pilarpertanian.com
Selanjutnya Kepala Dinas Pertanian menginstruksikan kepada jajarannya dan seluruh kabupaten/kota untuk segera melakukan pertemuan konsolidasi Data Simluhtan paralel di tingkat kabupaten/kota menghadirkan penyuluh pertanian dan admin di seluruh kecamatan, melakukan pertemuan konsolidasi Data Simluhtan secara paralel di seluruh BPP menghadirkan seluruh penyuluh pertanian untuk melaksanakan verifikasi dan validasi data Simluhtan di wilayah kerjanya.
Baca Selengkapnya di Pilarpertanian.com
Serta melakukan pemutakhiran data Simluhtan tentang kelembagaan penyuluhan, ketenagaan penyuluhan pertanian (Penyuluh PNS, THL-TBPP, Swadaya dan Swasta), kelembagaan petani berbasis NIK (Poktan, Gapoktan dan KEP) yang digunakan sebagai dasar pemberian bantuan program Kementan. (OIR)