Pilarpertanian - Pilar – Sumber daya pangan lokal merupakan solusi untuk mengatasi masalah gizi buruk. Demikian disampaikan Kepala Badan Ketahanan Pangan (BKP)  Kementerian Pertanian, Agung Hendriadi dalam forun Sidang Dewan Badan Pangan Dunia (FAO) ke-159 di Roma Italia, Senin (4/6/2018). Sidang Dewan Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia/Food and Agriculture Organization of The United Nations (FAO)_  ini berlangsung sejak 4-8 Juni 2018 di Roma. Delegasi Republik Indonesia dipimpin oleh Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian, Agung Hendriadi dengan anggota dari Kementerian Luar Negeri, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Kementerian Pertanian. “Ini merupakan bagian dari dukungan pemerintah Indonesia terhadap FAO untuk meningkatkan peranan sumber bahan pangan yang sehat dan berkualitas, namun tetap terjangkau oleh masyarakat luas,” ujar Agung. Agung menerangkan, saat ini FAO sedang melakukan pekerjaan analitis dalam mencari solusi atas tiga beban malnutrisi yang terjadi di Asia dan Pasifik, yang terdiri dari: i) kejadian rendah nutrisi, ii) kekurangan nutrisi mikro, dan iii) kelebihan berat badan dan kegemukan. Pekerjaan ini menurut Agung, dapat meningkatkan kinerja tim nasional ketahanan pangan (Dewan Ketahanan Pangan) yang saat ini sedang dikerjakan oleh BKP di Indonesia. Menurut Agung, Indonesia juga mengusulkan untuk meningkatkan kerjasama dalam penelitian dan pengembangan terhadap bahan pangan lokal mulai dari industri hulu sampai dengan industri hilir. “Indonesia juga menggarisbawahi pentingnya peran petani skala kecil, termasuk nelayan, dalam pengentasan kemiskinan,  mengingat kemiskinan terkonsentrasi di wilayah pedesaan,” terang Agung. Tema diatas diambil berdasarkan hasil diskusi dengan tema _‘Improving Small-scale Farmers Welfare’_ yang diadakan di sela-sela Konferensi Regional FAO Asia Pasifik ke-34 di Fiji pada 8-13 April 2018 lalu. Pemerintah Indonesia berkeyakinan bahwa perhatian yang cukup untuk petani skala kecil dari masyarakat internasional dapat menghilangkan kemiskinan dalam segala bentuknya sebagaimana tertuang dalam kesepakatan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2030. Upaya peningkatan pendapatan di wilayah pedesaan juga mendapat perhatian dari anggota Dewan FAO termasuk Indonesia. Salah satu upaya yang saat ini sedang dilakukan oleh FAO adalah mempromosikan lokasi _Globally Important Agriculture Heritage System (GIAHS)_ sebagai lokasi wisata pertanian yang berwawasan lingkungan. Bersama dengan negara lainnya, Indonesia memandang program GIAHS FAO merupakan salah satu solusi berkelanjutan dalam mengembangkan wilayah pedesaan baik dari segi perolehan pendapatan maupun konservasi lingkungan dari kegiatan pertanian. “Hal ini ibarat pepatah, sekali mendayung dua tiga pulau terlampaui,” jelas Agung. Selain isu substansi, pengelolaan internal organisasi FAO yang lebih berkeadilan juga mendapat sorotan anggota Dewan FAO. Negara anggota Dewan FAO mengusulkan perlunya keseimbangan keterwakilan negara anggota sebagai bagian dari perjuangan negara-negara berkembang dalam meningkatkan keterwakilannya dalam struktur organisasi FAO yang selama ini masih didominasi oleh sumber daya manusia dari negara maju, terutama dari Eropa. Peningkatan keseimbangan keterwakilan tersebut merupakan salah satu mandat FAO untuk meningkatkan kapasitas negara anggotanya.(RS)