Pilarpertanian - Ketua Umum Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras (Perpadi), Sutarto Alimoeso, tidak menyetujui rencana importasi beras akibat stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Bulog yang kosong. Soetarto menjelaskan awal permasalahan kenaikan harga dimulai saat Agustus 2022 dimana pemerintah (Kemensos) menggelontorkan bantuan sosial sebanyak 2 kali.

“Sayangnya bansos ini tidak satu pintu, sehingga pengadaan pembelian beras membuat harga semakin liar,” tuturnya. Hal ini makin diperparah dengan adanya kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang membuat harga beras terdongkrak naik.

“Pengalaman saya sebagai Kepala Bulog dulu, seharusnya Bulog pada bulan Mei 2022 saat panen raya sudah memiliki 2 juta ton beras, supaya tidak membeli lagi pada bulan September 2022 saat produksi turun dan harga merangkak naik,” lanjutnya.

Lebih lanjut Soetarto menambahkan, “Surplus kita ini kan tidak banyak hanya sekitar 10%, seharusnya surplus ini diamankan oleh Bulog agar tidak diambil oleh para spekulan, sehingga pemerintah memiliki kekuatan untuk mengintervensi pasar saat dibutuhkan,”.

Menurut Soetarto, Perpadi telah menawarkan berkali-kali agar Bulog bekerja sama dengan penggilingan beras yang kecil bukan hanya yang besar-besar saja. Ini agar Bulog mendapat posisi tawar yang kuat dalam segi pengadaan stok beras dan tidak bisa dipermainkan oleh perusahaan yang besar.

“Saya memegang data BPS diperkirakan sampai akhir Desember 2022 ini kita memiliki 8 juta ton beras. Sampai saat ini berdasarkan data yang saya himpun penggilingan beras besar masih menyimpan 20 ribu ton, penggilingan sedang 700 – 5 ribu ton dan kecil ada 1-2 ton setiap harinya.

Oleh karena itu, keputusan impor beras dikarenakan stok tidak ada sangat tidak tepat karena kita memiliki surplus. “Menurut saya hingga Januari 2023 sangat cukup malah, ini kesempatan Bulog untuk melepas stok lama karena Februari-Mei 2023 nantinya mampu menangkap stok beras yang baru dari petani saat panen raya,” ungkapnya.

Terkait kenaikan harga beras akibat stok langka turut dibantah oleh Ketua Umum Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (PERHEPI) Prof. Bustanul Arifin. “Total produksi (padi) sampai akhir tahun 2022, sesuai perhitungan KSA produksi masih cukup,” ucapnya. Bustanul mengungkapkan ke depan kontroversi kenaikan harga beras di tingkat petani dan konsumen perlu ditelusuri lebih lanjut untuk perbaikan kebijakan pemerintah kedepannya.

Sebelumnya Direktur Utama Perum Bulog, Budi Waseso (Buwas), menyampaikan saat ini pihaknya kesulitan menyerap beras dari petani karena stoknya tidak ada, mengingat saat ini masih dalam proses tanam. “Kami harus segera mengambil langkah alternatif untuk memenuhi jumlah ini, kami tidak mungkin dalam waktu dekat dapat menyerap dalam jumlah besar karena selain stoknya tidak ada, harganya juga tidak memungkinkan,” kata Buwas dalam RDP Komisi IV DPR RI dengan Bapanas, Perum Bulog, ID Food dan PT Pupuk Indonesia, Rabu (16/11/2022).

Meski telah melakukan kesepakatan melalui tanda tangan kontrak dengan petani untuk menyerap 500.000 ton, kenyataannya hingga saat ini baru terserap 92.000 ton akibat keterbatasan stok. Adapun, Perum Bulog ditugaskan untuk mengamankan 1,5 juta ton CBP untuk 2022, kemudian dikoreksi menjadi 1,2 juta ton. Sementara itu, stok per 16 November 2022 berada di level 651.437 ton. Untuk itu, Buwas mengusulkan jalan alternatif untuk pemenuhan 1,2 juta ton CBP melalui jalur impor. “Kalau mau mendatangkan dari luar, itu harus secepat mungkin, karena beberapa negara menutup atau tidak mengeluarkan produksi pertanian khususnya beras,” ujar Buwas.(BB)